1. Latar Belakang

Pada hakekatnya manusia diciptakan menjadi perempuan dan laki-laki. Keduanya diciptakan agar bisa saling melengkapi guna membangun suatu sinergi baru yang lebih dan bermanfaat bagi umat manusia. Namun dalam perkembangannya, dirasakan telah terjadi dominasi oleh satu pihak terhadap pihak yang lainnya, sehingga menimbulkan diskriminasi, marjinalisasi, subordinasi, beban ganda, ataupun tindak kekerasan. Secara statistik, kaum perempuan mendapatkan posisi yang kurang menguntungkan dalam berbagai aspek kehidupan. Situasi ini salah satunya terjadi dari hasil akumulasi dan akses dari nilai sosio kultural suatu masyarakat. Hubungan yang timpang antara perempuan dan laki-laki perlu diubah secara struktural menjadi hubungan sosial yang setara. Dalam relasi sosial yang setara, perempuan dan laki-laki merupakan dua faktor yang sama pentingnya dalam menentukan berbagai hal yang menyangkut kehidupan, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, maupun berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan perkembangan jaman, kaum perempuan mulai menyadari ketertinggalannya, sehingga mendorong mereka untuk memperjuangkan haknya dalam mengaktualisasikan dirinya untuk berperan di dalam pembangunan dan mendapatkan akses yang sama dengan laki-laki. Namun demikian, disadari bahwa tanpa keterlibatan laki-laki maka perjuangan kaum perempuan tersebut tidak akan berhasil dengan baik.

Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki telah mendapat pengesahan dengan diterbitkannya UU No. 7 tahun 1984 tentang “Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Diskriminasi terhadap Perempuan” (ratifikasi konvensi CEDAW). Setelah itu diterbitkan Surat Keputusan Menteri Negara Urusan Peranan Wanita No. 02/Kep/MENUPW/IV/1991 tentang Pengesahan Pedoman Pelaksanaan Penanganan Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan Bangsa di Pusat dan Daerah, Instruksi Presiden RI No. 5 tahun 1995 tentang “Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan Daerah”, Instruksi Mendagri No. 17 tahun 1996 tentang “Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Program Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan di Daerah”.

Ada indikasi bahwa rendahnya pemahaman terhadap konsep gender juga melanda dunia pendidikan. Rendahnya pemahaman itu logis karena, kata “gender” belum termasuk kata bahasa Indonesia, terbukti belum menjadi entri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kedua, referensi kata itu tidak jelas karena bersifat abstrak. Ketiga, dalam kamus bahasa Inggris kata itu tidak jelas bedanya dengan kata “sex” yang mengacu pada pengategorian jenis kelamin. Mansoer Fakih (1998). Menurut dia, gender harus dibedakan dengan kata sex. Sex adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis dan karena itu melekat pada jenis kelamin tertentu.Gender adalah pembagian kategori pria dan wanita yang dikonstruksi secara sosiokultural.

Sifat-sifat tersebut tidak kodrati. Karena itu tidak abadi dan dapat dipertukarkan. Maka ada pria emosional, lemah lembut, dan sebagainya; atau kebalikannya ada wanita kuat, rasional, dan sebagainya. Dengan demikian, semua sifat yang dapat dipertukarkan antara wanita dengan pria dan yang dapat berubah dari waktu ke waktu, serta berbeda dari satu kelas sosial ke lain kelas, merupakan gender.

Dampaknya, anggapan keliru itu mempengaruhi keyakinan tentang bagaimana seharusnya pria dan wanita berpikir dan bertindak sesuai dengan ketentuan sosiokultural tersebut. Itulah yang dimaksud dengan bias gender. Hal ini tidak hanya terdapat pada masyarakat secara keseluruhan. Namun juga dalam keluarga di mana anak pertama kali mengenal pendidikan. Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama dimana anak dapat berinteraksi. Pengaruh keluarga dalam pembentukan dan perkembangan kepribadian sangatlah besar artinya. Banyak faktor dalam keluarga yang ikut berpengaruh dalam proses perkembangan anak. Salah satu faktor dalam keluarga yang mempunyai peranan penting dalam pembentukan kepribadian adalah praktik pengasuhan anak. Hal tersebut dikuatkan oleh pendapat Brown (1961: 76) yang mengatakan bahwa keluarga adalah lingkungan yang pertama kali menerima kehadiran anak.

Orang tua mempunyai berbagai macam fungsi yang salah satu di antaranya ialah mengasuh putra-putrinya. Dalam mengasuh anaknya orang tua dipengaruhi oleh budaya yang ada di lingkungannya. Di samping itu, orang tua juga diwarnai oleh sikap-sikap tertentu dalam memelihara, membimbing, dan mengarahkan putra-putrinya. Sikap tersebut tercermin dalam pola pengasuhan kepada anaknya yang berbeda-beda, karena orang tua mempunyai pola pengasuhan tertentu. Pola asuhan itu menurut Stewart dan Koch (1983: 178) terdiri dari tiga kecenderungan pola asuh orang tua yaitu: (1) pola asuh otoriter, (2) pola asuh demokartis, dan (3) pola asuh permisif.

Kewajiban orang tua terhadap anak yaitu memberikan nafkah, pendidikan dan pengajaran (Pujosuwarno, 1998:16). Ketiga kewajiban tersebut tidak boleh ditinggalkan, secara kodrati orang tua sebagai pendidik yang pertama dan utama bagi anak (Suwarno, 1989:45).

Pola pengasuhan itu akan lebih maksimal apabila dilakukan bersama-sama antara suami dan istri dengan membagi tugas yang jelas berdasarkan kesepakatan. Tapi akan sangat sulit ketika semua tugas tersebut dibebankan hanya pada satu orang, yaitu duda atau janda atau biasa disebut dengan “Single Parents” (orang tua Tunggal).

Seorang single parent, harus mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya baik keperluan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Selain itu single parent juga harus memberikan pengasuhan dan perlindungan terhadap anak-anaknya tanpa bantuan istri atau suami.

Oleh RISKY ARIYANI SOSIOLOGI ANTROPOLOGI UNNES 2009