Berbagai pendapat tentang makna Pendidikan, tak sedikit ahli yang ikut aktif menyumbangkan pemikiran-pemikiran tentang pendidikan, khususnya di Indonesia. Salah satunya menurut UU Nomor 2 Tahun 1989, Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Sedangkan menurut UU No. th 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan menurut Ki Hadjar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itulah beberapa sudut pandang beberapa ahli tentang makna pendidikan. Banyak pandangan tentang makna pendidikan. Hal tersebut sangat wajar dan sangat tergantung pada sisi mana akan dikaji pendidikan tersebut.
Terlepas dari sisi mana seseorang memandang, namun ada kesamaan fokus yang menjadi ciri hakiki garapan pendidikan, yaitu bahwa pendidikan merupakan usaha manusia dalam “memanusiakan manusia”. Dimyati (1994 : 6), (Dinn Wahyudin dkk, Pengantar Pendidikan). Pengertian pendidikan selalu mengalami perkembangan, meskipun secara esensial tidak jauh berbeda. Tapi yang paling penting adalah kita harus memperhatikan dasar yang perlu dipahami dalam pendidikan. Pendidikan merupakan suatu proses terhadap anak didik berlangsung terus sampai anak didik mencapai pribadi dewasa susila. Proses ini berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Bila anak didik sudah mencapai pribadi dewasa susila, maka ia sepenuhnya mampu bertindak sendiri bagi kesejahteraan hidupnya dan masyarakatnya (Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan).

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan sama sekali mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep pandang hidup mereka. Pendidikan sebagai salah satu sektor yang paling penting dalam pembangunan nasional, dijadikan andalan utama untuk berfungsi semaksimal mungkin dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, dimana iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi sumber motivasi kehidupan di segala bidang.

Menurut Sunarya (1969), (Drs. H. Fuad Ihsan, Dasar-dasar Kependidikan), Pendidikan nasional adalah suatu sistem pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh falsafah hidup suatu bangsa dan tujuannya bersifat mengabdi kepada kepentingan dan cita-cita nasional bangsa tersebut. Sementara dalam Undang-undang RI No. 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional pada Bab. I Pasal 2 berbunyi: Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai suatu sistem, Pendidikan Nasional mepunyai tujuan yang jelas, seperti yang dicantumkan pada undang-undang pendidikan bahwa Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan merupakan Fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang tercantum dalam UU No. tahun 2003 Bab II pasal 3. Sistem pendidikan diharapkan memiliki visi yang dapat mewujudkan pranata sosial yang kuat dan martabat, sehingga masyarakat Indonesia mapu berkembang menjadi manusia yang berkualitas yang mampu bersaing dan bersanding dalam menjawab tantangan jaman.

Tapi pendidikan nasional sudah saatnya diwawas dalam bentuk kepentingan pengembangan budaya masyarakat. Persoalan mengenai konsep integrasi mungkin lebih penad sebagai filosofi dasar persoalan pendidikan bangsa. Sistem pendidikan nasional, secara empirik harus berusaha menganyam berbagai perbedaan kultural, aspirasi dan status. Pendidikan yang dibutuhkan bagi bangsa ini adalah pendidikan kebangsaan yang terintgrasi untuk memupuk samangat persatuan (the sense of oneness) dan kemerdekaan berpikir. Beberapa kecenderungan dari sistem pendidikan nasional yang selama ini berlaku menunjukkan beberapa fenomena yang tidak menguntungkan bagi pembentukan proses kultural. Pertama, pendidikan nasional bersifat monolitik-kultural, etnosentrisme dengan menempatkan budaya induk sebagai acuan atau standart superioritas sehingga sangat merugikan bagi pembentukan integrasi nasional. Kedua, sistem pendidikan barat dikembangkan di Indonesia, dengan acuan sistem ekonomi internasional sehingga melahirkan ukuran dari norma-norma yang seragam dalam menilai keberhasilan msyarakat (mobilitas vertikal). Ketiga, Ke-Indonesia-an tidak cukup dibangun dengan identitas sub nasional dengan basis ras, etnik, budaya, kelas sosial, agama atau pengelompokan lainnya, karena selama ini ke-Indonesia-an tidak berhasil memelihara sistem nilai dan pola perilaku yang berlaku umum dan berlaku untuk menjaga keutuhan masyarakat. Keempat, dunia persekolahan di indonesia cenderung bersifat elitis, untuk mempertahankan status quo dalam struktur sosial yang mapan. Anak-anak keturunan Cina mengelompokkan dalam model sekolah mereka sendiri, demikian pula anak-anak pribumi berkumpul di sekolah negeri, mereka menggunakan simbol etnis, agama dan status sosial. Dengan demikian anak-anak itu sekarang semakin individualistik, materialistik, sektarian, sering menghindari tanggung jawab yang besar, cenderung lebih santai dan tidak pernah peduli dengan nasib orang lain. Pola pendidikan di Indonesia selama ini memilih arah homogenisasi penyeragaman dengan standar “kultur nasional” yaitu kultur yang dibawa birokrasi yang dikendalikan elit pemerintah menjadi acuan yang harus dipatuhi semua warga negara apapun latar belakang kelompok mereka.

Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Derap langkah pembangunan selalu diupayakan seirama dengan tuntutan zaman. Perkembangan zaman selalu memunculkan persoalan-persoalan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Ini dibuktikan bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Menurut survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Dan masih menurut survai dari lembaga yang sama Indonesia hanya berpredikat sebagai follower bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia.

Menurut Mochtar Buchori (2000). Pembangunan pendidikan di Indonesia harus memasuki “the world system” atau pendidikan harus masuk dalam sistem masyarakat dunia. Kemajuan masyarakat Indonesia di masa depan perlu dilakukan dengan membiasakan anak didik kita untuk melihat eksistansi bangsa dan keterkaitannya dengan bangsa yang lain.

Proses modernisasi pendidikan yang diinginkan terhadap bangsa Indonesia harus pula dapat diterjemahkan dengan jelas. Masa depan seperti apa yang kita kehendaki, agar kita bisa memilih jenis modernisasi yang paling relevan dan menolak jenis kemajuan yang tidak kita inginkan? Watak bangsa tidak dapat dinyatakan akan berlaku mutlak atau langgeng untuk batas waktu tertentu. Pendidikan yang baik tidak hanya mempersiapkan anak didik untuk suatu profesi atau jabatan, namun lebih jauh untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi tiga tugas kehidupan,  yaitu: untuk dapat hidup (to make a living), untuk mengembangkan kehidupan yang bermakna (to lead meaningful life), dan untuk turut memuliakan kehidupan (to ennoble life), (Dr. Agus Salim, MS, Indonesia Belajarlah).

Memasuki abad ke- 21 gelombang globalisasi dirasakan kuat dan terbuka. Kemajuan teknologi dan perubahan yang terjadi memberikan kesadaran baru bahwa Indonesia tidak lagi berdiri sendiri. Indonesia berada di tengah-tengah dunia yang baru, dunia terbuka sehingga orang bebas membandingkan kehidupan dengan negara lain. Yang kita rasakan sekarang adalah adanya ketertinggalan di dalam mutu pendidikan. Baik pendidikan formal maupun informal. Dan hasil itu diperoleh setelah kita membandingkannya dengan negara lain. Pendidikan memang telah menjadi penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia untuk pembangunan bangsa. Oleh karena itu, kita seharusnya dapat meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang tidak kalah bersaing dengan sumber daya manusia di negara-negara lain. Tarikan globalisasi yang menyeret bangsa ke arah globalisasi yang monolitik, uniformed dan hegemonik, dengan barat sebagai kultur dominan (Subagyo, 2001). Penetrasi global ini menurut Subagyo (2001) paling tidak membawa tiga dampak signifikan. Pertama, mulai melentur dan mengendurnya ikatan-ikatan negara bangsa, sebagai hasil dari pergulatan antara kedaulatan negara versus kapitalism global. Kedua, globalisasi telah membuka katup-katup peluang menguatnya identitas budaya lokal, yang selama ini terbuai semboyan nasionalisme yang mengendur tadi. Ketiga, globalisasi membawa slogan-slogan liberalisasi pasar dan perdagangan bebas telah melahirkan blok-blok perdagangan dan aliansi ekonomi dalam kapitalisme global.

Di abad ke-21 pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar dapat hidup dalam situasi baru yang muncul dalam diri dan lingkungannya. Dengan kondisi seperti itu diperlukan kemampuan belajar bagaimana belajar (learning how to learn). Kemampuan tersebut dapat dicapai dengan empat pilar pendidikan yang diajukan oleh UNESCO dan digambarkan sebagai dasar-dasar dari pendidikan. Pilar-pilar tersebut yaitu learning to how, learning to do, learning to be, learning to live together. Dengan memperhatikan empat pilar pendidikan tersebut, dikembangkan kompetensi-komptensi yang berguna bagi kehidupan siswa di masa depan, yaitu kompetensi keagamaan, akademik, ekonomik, dan kompetensi sosial-pribadi (Asep Herry Hernawan, dkk, Pengembangan Kurikulum dan pembelajaran).

Setelah kita amati, nampak jelas bahwa masalah yang serius dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Dan hal itulah yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan yang menghambat penyediaan sumber daya menusia (SDM) yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang.

Kualitas pendidikan Indonesia yang rendah itu juga ditunjukkan data Balitbang (2003) bahwa dari 146.052 SD di Indonesia ternyata hanya delapan sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Primary Years Program (PYP). Dari 20.918 SMP di Indonesia ternyata juga hanya delapan sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Middle Years Program (MYP) dan dari 8.036 SMA ternyata hanya tujuh sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Diploma Program (DP).

“Pendidikan dalam hal ini menjadi sebuah tanggung jawab pemerintah sepenuhnya,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai rapat kabinet terbatas di Gedung Depdiknas, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (12/3/2007).

Presiden memaparkan beberapa langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, antara lain yaitu:

  1. Langkah pertama yang akan dilakukan pemerintah, yakni meningkatkan akses terhadap masyarakat untuk bisa menikmati pendidikan di Indonesia. Tolak ukurnya dari angka partisipasi.
  2. Langkah kedua, menghilangkan ketidakmerataan dalam akses pendidikan, seperti ketidakmerataan di desa dan kota, serta jender.
  3. Langkah ketiga, meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan kualifikasi guru dan dosen, serta meningkatkan nilai rata-rata kelulusan dalam ujian nasional.
  4. Langkah keempat, pemerintah akan menambah jumlah jenis pendidikan di bidang kompetensi atau profesi sekolah kejuruan. Untuk menyiapkan tenaga siap pakai yang dibutuhkan.
  5. Langkah kelima, pemerintah berencana membangun infrastruktur seperti menambah jumlah komputer dan perpustakaan di sekolah-sekolah.
  6. Langkah keenam, pemerintah juga meningkatkan anggaran pendidikan. Untuk tahun ini dianggarkan Rp 44 triliun.
  7. Langkah ketujuh, adalah penggunaan teknologi informasi dalam aplikasi pendidikan.
  8. Langkah terakhir, pembiayaan bagi masyarakat miskin untuk bisa menikmati fasilitas penddikan.

Meskipun sudah diusulkan berbagai kebijakan-kebijakan mengenai masalah pedidikan, perhatian pemerintah kita masih terasa sangat minim. Gambaran ini tercermin dari beragamnya masalah pendidikan yang semakin rumit. Kualitas siswa masih rendah, pengajar kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal, bahkan aturan UU Pendidikan kacau. Dampak dari pendidikan yang buruk itu, negeri kita kedepannya makin terpuruk. Keterpurukan ini dapat juga akibat dari kecilnya rata-rata alokasi anggaran pendidikan baik di tingkat nasional, propinsi, maupun kota dan kabupaten. Penyelesaian masalah pendidikan tidak semestinya dilakukan secara terpisah-pisah, tetapi harus ditempuh langkah atau tindakan yang sifatnya menyeluruh. Artinya, kita tidak hanya memperhatikan kepada kenaikkan anggaran saja.

Sebab percuma saja, jika kualitas Sumber Daya Manusia dan mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Masalah penyelenggaraan Wajib Belajar Sembilan tahun sejatinya masih menjadi PR besar bagi negara  kita. Kenyataan yang dapat kita lihat bahwa banyak di daerah-daerah pinggiran yang tidak memiliki sarana pendidikan yang memadai. Dengan terbengkalainya program wajib belajar sembilan tahun mengakibatkan anak-anak Indonesia masih banyak yang putus sekolah sebelum mereka menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun. Dengan kondisi tersebut, bila tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan, sulit bagi bangsa ini keluar dari masalah-masalah pendidikan yang ada, apalagi bertahan pada kompetisi di era global. Dalam hembusan era globalisasi, gemanya tidak hanya menerpa bidang ekonomi dan informasi/telekomunikasi saja, tetapi menyentuh hampir semua tatanan kehidupan umat manusia. Esensinya adalah bahwa kerja sama internasional antarnegara merupakan prasyarat dalam menata kehidupan global yang lebih baik. Globalisasi bukan berarti persaingan antarbangsa dalam arti sempit. Globalisasi bukan berarti penindasan si kuat pada si lemah, tetapi lebih merupakan pranata baru antarbangsa yang berpijak pada semangat kebersamaan guna kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Seperti yang telah kita ketahui, kualitas pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Hal ini terbukti dari (1) Kualitas Guru, keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat. Bukan itu saja, sebagian guru di Indonesia bahkan dinyatakan tidak layak mengajar. Persentase guru menurut kelayakan mengajar dalam tahun 2002-2003 di berbagai satuan pendidikan sbb: untuk SD yang layak mengajar hanya 21,07% (negeri) dan 28,94% (swasta), untuk SMP 54,12% (negeri) dan 60,99% (swasta), untuk SMA 65,29% (negeri) dan 64,73% (swasta), serta untuk SMK yang layak mengajar 55,49% (negeri) dan 58,26% (swasta). Kelayakan mengajar itu jelas berhubungan dengan tingkat pendidikan guru itu sendiri. Data Balitbang Depdiknas (1998) menunjukkan dari sekitar 1,2 juta guru SD/MI hanya 13,8% yang berpendidikan diploma D2-Kependidikan ke atas. Selain itu, dari sekitar 680.000 guru SLTP/MTs baru 38,8% yang berpendidikan diploma D3-Kependidikan ke atas. Di tingkat sekolah menengah, dari 337.503 guru, baru 57,8% yang memiliki pendidikan S1 ke atas. Di tingkat pendidikan tinggi, dari 181.544 dosen, baru 18,86% yang berpendidikan S2 ke atas (3,48% berpendidikan S3).

Para guru atau pendidik harus mengubah filosofi mereka sebagai guru. Karena tugas guru bukan selesai saat telah memenuhi tugas dan jam wajib untuk masuk kelas, tetapi mengubah siswa dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, dan dari yang tidak bisa menjadi bisa, dan tidak tidak memiliki kompetensi menjadi memiliki kompetensi, dari yang tidak aktif belajar menjadi aktif belajar, dari yang tidak terlibat diskusi menjadi terlibat, dan masih banyak lagi. Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan tetapi, pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi, sebagai cermin kualitas, tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Kualitas guru dan pengajar yang rendah juga dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru. Guru-guru tentunya punya harapan terpendam yang tidak dapat mereka sampaikan kepada siswanya. Memang, guru-guru saat ini kurang kompeten. Banyak orang yang menjadi guru karena tidak diterima di jurusan lain atau kekurangan dana. Kecuali guru-guru lama yang sudah lama mendedikasikan dirinya menjadi guru. Selain berpengalaman mengajar murid, mereka memiliki pengalaman yang dalam mengenai pelajaran yang mereka ajarkan. Belum lagi masalah gaji guru. Jika fenomena ini dibiarkan berlanjut, tidak lama lagi pendidikan di Indonesia akan hancur mengingat banyak guru-guru berpengalaman yang pensiun.

(2) Sarana Belajar, Sarana pembelajaran juga turut menjadi faktor semakin terpuruknya pendidikan di Indonesia, terutama bagi penduduk di daerah terbelakang. Namun, bagi penduduk di daerah terbelakang tersebut, yang terpenting adalah ilmu terapan yang benar-benar dipakai untuk hidup dan bekerja. Ada banyak masalah yang menyebabkan mereka tidak belajar secara normal seperti kebanyakan siswa pada umumnya, antara lain guru dan sekolah. Untuk sarana fisik banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya. Data Balitbang Depdiknas (2003) menyebutkan untuk satuan SD terdapat 146.052 lembaga yang menampung 25.918.898 siswa serta memiliki 865.258 ruang kelas. Dari seluruh ruang kelas tersebut sebanyak 364.440 atau 42,12% berkondisi baik, 299.581 atau 34,62% mengalami kerusakan ringan dan sebanyak 201.237 atau 23,26% mengalami kerusakan berat. Kalau kondisi MI diperhitungkan angka kerusakannya lebih tinggi karena kondisi MI lebih buruk daripada SD pada umumnya. Keadaan ini juga terjadi di SMP, MTs, SMA, MA, dan SMK meskipun dengan persentase yang tidak sama.

(3) Peserta Didik, dengan keadaan yang demikian itu (rendahnya sarana fisik, kualitas guru, dan kesejahteraan guru) pencapaian prestasi siswa pun menjadi tidak memuaskan. Sebagai misal pencapaian prestasi fisika dan matematika siswa Indonesia di dunia internasional sangat rendah. Menurut Trends in Mathematic and Science Study (TIMSS) 2003 (2004), siswa Indonesia hanya berada di ranking ke-35 dari 44 negara dalam hal prestasi matematika dan di ranking ke-37 dari 44 negara dalam hal prestasi sains. Dalam hal ini prestasi siswa kita jauh di bawah siswa Malaysia dan Singapura sebagai negara tetangga yang terdekat. Dalam hal prestasi, 15 September 2004 lalu United Nations for Development Programme (UNDP) juga telah mengumumkan hasil studi tentang kualitas manusia secara serentak di seluruh dunia melalui laporannya yang berjudul Human Development Report 2004. Di dalam laporan tahunan ini Indonesia hanya menduduki posisi ke-111 dari 177 negara. Apabila dibanding dengan negara-negara tetangga saja, posisi Indonesia berada jauh di bawahnya.

Pendidikan yang efektif adalah suatu pendidikan yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan dan dapat tercapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, pendidik (guru, dosen, instruktur, dan trainer) dituntut untuk dapat meningkatkan keefektifan pembelajaran agar pembelajaran tersebut dapat berguna. Efektifitas pendidikan di Indonesia sangat rendah. Setelah praktisi pendidikan melakukan penelitian dan survey ke lapangan, salah satu penyebabnya adalah tidak adanya tujuan pendidikan yang jelas sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Hal ini menyebabkan peserta didik dan pendidik tidak tahu “goal” apa yang akan dihasilkan sehingga tidak mempunyai gambaran yang jelas dalam proses pendidikan. Jelas hal ini merupakan masalah terpenting jika kita menginginkan efektifitas pengajaran. Bagaimana mungkin tujuan akan tercapai jika kita tidak tahu apa tujuan kita.

Selama ini, banyak pendapat beranggapan bahwa pendidikan formal dinilai hanya menjadi formalitas saja untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia. Tidak perduli bagaimana hasil pembelajaran formal tersebut, yang terpenting adalah telah melaksanakan pendidikan di jenjang yang tinggi dan dapat dianggap hebat oleh masyarakat. Anggapan seperti itu jugalah yang menyebabkan efektifitas pengajaran di Indonesia sangat rendah. Setiap orang mempunyai kelebihan di bidangnya masing-masing dan diharapkan dapat mengambil pendidikaan sesuai bakat dan minatnya bukan hanya untuk dianggap hebat oleh orang lain. Dalam pendidikan di sekolah menegah misalnya, seseorang yang mempunyai kelebihan dibidang sosial dan dipaksa mengikuti program studi IPA akan menghasilkan efektifitas pengajaran yang lebih rendah jika dibandingkan peserta didik yang mengikuti program studi yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Hal-hal sepeti itulah yang banyak terjadi di Indonesia. Dan sayangnya masalah gengsi tidak kalah pentingnya dalam menyebabkan rendahnya efektifitas pendidikan di Indonesia.

Efisien adalah bagaimana menghasilkan efektifitas dari suatu tujuan dengan proses yang lebih ‘murah’. Dalam proses pendidikan akan jauh lebih baik jika kita memperhitungkan untuk memperoleh hasil yang baik tanpa melupakan proses yang baik pula. Hal-hal itu jugalah yang kurang jika kita lihat pendidikan di Indonesia. Kita kurang mempertimbangkan prosesnya, hanya bagaimana dapat meraih standar hasil yang telah disepakati. Beberapa masalah efisiensi pengajaran di dindonesia adalah mahalnya biaya pendidikan, waktu yang digunakan dalam proses pendidikan, mutu pegajar dan banyak hal lain yang menyebabkan kurang efisiennya proses pendidikan di Indonesia. Yang juga berpengaruh dalam peningkatan sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik. Masalah mahalnya biaya pendidikan di Indonesia sudah menjadi rahasia umum bagi kita. Sebenarnya harga pendidikan di Indonesia relative lebih rendah jika kita bandingkan dengan Negara lain yang tidak mengambil sitem free cost education. Namun mengapa kita menganggap pendidikan di Indonesia cukup mahal?

Jika kita berbicara tentang biaya pendidikan, kita tidak hanya berbicara tentang biaya sekolah, training, kursus atau lembaga pendidikan formal atau informal lain yang dipilih, namun kita juga berbicara tentang properti pendukung seperti buku, dan berbicara tentang biaya transportasi yang ditempuh untuk dapat sampai ke lembaga pengajaran yang kita pilih. Di sekolah dasar negeri, memang benar jika sudah diberlakukan pembebasan biaya pengajaran, namun peserta didik tidak hanya itu saja, kebutuhan lainnya adalah buku teks pengajaran, alat tulis, seragam dan lain sebagainya yang ketika diadakan survey, hal itu diwajibkan oleh pendidik yang bersangkutan. Yang mengejutkanya lagi, ada pendidik yang mewajibkan les kepada peserta didiknya, yang tentu dengan bayaran untuk pendidik tersebut.

Selain masalah mahalnya biaya pendidikan di Indonesia, masalah lainnya adalah waktu pengajaran. Dengan survey lapangan, dapat dilihat bahwa pendidikan tatap muka di Indonesia relatif lebih lama jika dibandingkan negara lain. Dalam pendidikan formal di sekolah menengah misalnya, ada sekolah yang jadwal pengajarnnya perhari dimulai dari pukul 07.00 dan diakhiri sampai pukul 16.00. Hal tersebut jelas tidak efisien. Jelas juga terlihat, bahwa proses pendidikan yang lama tersebut tidak efektif juga, karena peserta didik akhirnya mengikuti pendidikan informal untuk melengkapi pendidikan formal yang dinilai kurang. Selain itu, kurangnya mutu pengajar jugalah yang menyebabkan peserta didik kurang mencapai hasil yang diharapkan dan akhirnya mengambil pendidikan tambahan yang juga membutuhkan uang lebih.

Sistem pendidikan berperan penting dalam meningkatkan efisiensi pendidikan di Indonesia. Sangat disayangkan juga sistem pendidikan kita berubah-ubah sehingga membingungkan pendidik dan peserta didik. Dalam beberapa tahun belakangan ini, kita menggunakan sistem pendidikan kurikulum 1994, kurikulum 2004, kurikulum berbasis kompetensi yang pengubah proses pengajaran menjadi proses pendidikan aktif, hingga kurikulum baru lainnya. Ketika mengganti kurikulum, kita juga mengganti cara pendidikan pengajar, dan pengajar harus diberi pelatihan terlebih dahulu yang juga menambah cost biaya pendidikan. Sehingga amat disayangkan jika terlalu sering mengganti kurikulum yang dianggap kuaran efektif lalu langsung menggantinya dengan kurikulum yang dinilai lebih efektif.

Konsep efisiensi akan tercipta jika keluaran yang diinginkan dapat dihasilkan secara optimal dengan hanya masukan yang relatif tetap, atau jika masukan yang sekecil mungkin dapat menghasilkan keluaran yang optimal. Konsep efisiensi sendiri terdiri dari efisiensi teknologis dan efisiensi ekonomis. Efisiensi teknologis diterapkan dalam pencapaian kuantitas keluaran secara fisik sesuai dengan ukuran hasil yang sudah ditetapkan. Sementara efisiensi ekonomis tercipta jika ukuran nilai kepuasan atau harga sudah diterapkan terhadap keluaran. Konsep efisiensi selalu dikaitkan dengan efektivitas. Efektivitas merupakan bagian dari konsep efisiensi karena tingkat efektivitas berkaitan erat dengan pencapaian tujuan relative terhadap harganya. Apabila dikaitkan dengan dunia pendidikan, maka suatu program pendidikan yang efisien cenderung ditandai dengan pola penyebaran dan pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang sudah ditata secara efisien. Program pendidikan yang efisien adalah program yang mampu menciptakan keseimbangan antara penyediaan dan kebutuhan akan sumber-sumber pendidikan sehingga upaya pencapaian tujuan tidak mengalami hambatan.

Pendidikan yang bermutu kunci keberhasilan proses pemanusiaan. Dari sekian banyak faktor determinatif akselerasi pembangunan, faktor SDM, terutama dalam makna human resources, memberikan sumbangan paling besar. Faktor SDM suatu negara akan menentukan status negara itu, apakah negara terbelakang, sedang berkembang atau maju. Oleh karena itu, modernisasi pembangunan suatu negara pada umumnya dan pembangunan ekonomi industri pada khususnya, mensyaratkan transformasi SDM-nya, tidak hanya dalam arti kognitif dan psikomotor, akan tetapi juga cara hidup keseharian dan rasa bangga menjadi warga negara. Nampaknya, proses kerja dan akselerasi pencapaian tujuan pembangunan dan upaya mengubah sikap mental kolot masyarakat sangat ditentukan oleh kapasitas SDM yang mengelola kegiatan pemabangunan itu dan kapasitas mereka mengapresiasi hasil-hasilnya. Sebagai bagian dari agenda kerja kependidikan, konsep ini mengisyaratkan bahwa wahana pengembangan sumber daya manusia adalah pendidikan dan karenanya pendidikan itu harus mampu menghasilkan SDM dengan tiga kemampuan sekaligus.

Pertama, kemampuan melahirkan manusia yang dapat memberikan sumbangan terhadap pembangunan nasional. Kedua, kemampuan untuk menghasilkan manusia yang dapat mengapresiasi, menikmati dan memlihara hasil-hasil pembangunan itu. Ketiga, kemapuan melahirkan proses pemanusiaan dan kemanusiaan secara terus menerus menuju bangsa yang adil dan bijak lagi bajik, dalam makna pertumbuhan dan perkembangan, pembangunan mensyaratkan kemampuan SDM untuk membangun, memelihara dan menyikapi secara positif hasil-hasil pembangunan (Prof. Dr. Sudarwan, Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan).

Jika kita ingin meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, kita juga berbicara tentang standardisasi pengajaran yang diambil. Tentunya setelah melewati proses untuk menentukan standar yang akan diambil. Dunia pendidikan terus berubah. Kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat terus-menerus berubah apalagi di dalam dunia terbuka yaitu di dalam dunia modern dalam era globalisasi. Kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang dalam lembaga pendidikan haruslah memenuhi standar.

Seperti yang kita lihat sekarang ini, standar dan kompetensi dalam pendidikan formal maupun informal terlihat hanya keranjingan terhadap standar dan kompetensi. Kualitas pendidikan diukur oleh standard dan kompetensi di dalam berbagai versi, demikian pula sehingga dibentuk badan-badan baru untuk melaksanakan standardisasi dan kompetensi tersebut seperti Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP). Tinjauan terhadap standardisasi dan kompetensi untuk meningkatkan mutu pendidikan akhirnya pengungkapkan adanya bahaya yang tersembunyi yaitu kemungkinan adanya pendidikan yang terkekung oleh standar kompetensi saja sehingga kehilangan makna dan tujuan pendidikan tersebut. Peserta didik Indonesia terkadang hanya memikirkan bagaimana agar mencapai standar pendidikan saja, bukan bagaimana agar pendidikan yang diambil efektif dan dapat digunakan. Tidak perduli bagaimana cara agar memperoleh hasil atau lebih spesifiknya nilai yang diperoleh, yang terpenting adalah memenuhi nilai di atas standar saja.

Hal seperti di atas sangat disayangkan karena berarti pendidikan seperti kehilangan makna saja karena terlalu menuntun standar kompetensi. Hal itu jelas salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Selain itu, akan lebih baik jika kita mempertanyakan kembali apakah standar pendidikan di Indonesia sudah sesuai atau belum. Dalam kasus UAN yang hampir selalu menjadi kontrofesi misalnya. Adanya sistem evaluasi seperti UAN sudah cukup baik, namun yang disayangkan adalah evaluasi pendidikan seperti itu yang menentukan lulus tidaknya peserta didik mengikuti pendidikan, hanya dilaksanakan sekali saja tanpa melihat proses yang dilalu peserta didik yang telah menenpuh proses pendidikan selama beberapa tahun. Selain hanya berlangsung sekali, evaluasi seperti itu hanya mengevaluasi beberapa bidang studi saja tanpa mengevaluasi bidang studi lain yang telah didikuti oleh peserta didik. Perdebatan mengenai Ujian Nasional (UN) sebenarnya sudah terjadi saat kebijakan tersebut mulai digulirkan pada tahun ajaran 2002/2003. UN atau pada awalnya bernama Ujian Akhir Nasional (UAN) menjadi pengganti kebijakan Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (Ebtanas). Dari hasil kajian Koalisi Pendidikan (Koran Tempo, 4 Februari 2005), setidaknya ada empat penyimpangan dengan digulirkannya UN. Pertama, aspek pedagogis, Kedua, aspek yuridis, Ketiga, aspek sosial dan psikologis dan yang  keempat, aspek ekonomi. Jadi terlihat bahwa pendidikan di indonesia hanya sebagai legitimasi politik saja yang dibuat oleh kelompok kapitalis.

Terdapat beberapa indikator yang dapat dijadikan tolak ukur bahwa proses pendidikan di Indonesia tidaklah lebih dari alat legitimasi kekuasaan negara.

  1. Guru adalah obyek pelaksanaan pembangunan pendidikan nasional yang dituntut kemampuannya di  bidang metodologi pengajaran dan penguasaan substansi belajar. Tetapi nasib guru hampir tidak pernah diperhatikan, nasib guru tidak lebih dari robot pekerja, dengan tingkat kesejahteraan dalam bentuk gaji dan kebahagiaan keluarga yang tidak pernah diperhatikan. Guru tidak pernah dilihat sebagai kesatuan pribadi yang mandiri, bahagia dan merdeka dalam proses pelaksanaan pembangunan pendidikan nasional. Guru adalah alat atau instrumen negara, bukan milik atau bagian dari masyarakat dalam mendidik dan mendewasakan anak-anak mereka.
  2. Evaluasi pendidikan dijadikan alat legitimasi kekuasaan birokrasi pendidikan di tingkat pusat. Kurikulum merupakan kaidah atau norma yang harus dicapai dalam proses belajar murid. Alat evaluasi dilakukan secra terpusat dengan standard nasional, kelompok murid yang berhasil memiliki rerata nilai evaluasi yang baik biasanya adalah kelompok sekolah negeri, kelompok sekolah yang berada di Pulau Jawa. Sekolah yang kurang berhasil adalah kelompok sekolah yang berada di luar Pulau Jawa, sejenis sekolah swasta, dan jenis sekolah di daerah pedesaan.
  3. Lembaga sekolah tertinggal masih harus dibenahi. Fasilitas penyelenggaraan pendidikan lebiih banyak dimiliki sekolah negeri, lembaga pendidikan membentuk madrasah yang berada di pedesaan, sejauh ini memang menjadi daya dukung kelompok masyarakat miskin di kawasan tersebut,
  4. Kurikulum pendidikan seringkali dikendalikan birokrasi pendidikan sehingga menjadi bagian dari “political will”, artinya seluruh sistem pendidikan mengacu pada kecenderungan politis, sehingga segi filosofi pendidikan tidak pernah dapat terefleksi dalam tindakan pendidikan dan pembelajaran. Kurikulum pendidikan tampaknya lebih condong menempatkan praktik pendidikan sebagai instrumen politik belaka. (Dr. Agus Salim, MS, Indonesia Belajarlah).

Depolitisasi pendidikan tampak dalam sejumlah larangan, anjuran dan aturan. Pendidikan menjadi bagian dari kekuasaan yang mengabdi pada kepentingan kekuasaan dan modal. Ariel Haryanto (dalam Wardaya, 2001: 292-296) menyatakan dengan keras bahwa selama ini sistem pendidikan di Indonesia mengabdi pada “bedil dan modal” (kekuasaan dan uang). Karena pendidikan akan selalu berpihak pada kelompok kapitalis yang memiliki sejumlah modal untuk mengatur masyarakatnya. Pada awalnya, proses depolitisasi dilakukan dengan cara-cara represif, dan pada tahap berikutnya kekuatan pasar kemudian berkembang, dengan menawarkan gelar-gelar akademis yang sangat terbuka. Banyak penduduk Indonesia, termasuk penduduk miskin beranggapan untuk apa sekolah, untuk apa pendidikan formal, itu hanya akan membuang-buang uang, waktu dan tenaga saja. Pertanyaan it muncul begitu saj karena kenyataan bahwa ijazah yang didapat dari sekolah tidak memberi jaminan apapun bagi kebanyakan lulusan untuk mendapat pekerjaan. Harus disadari bahwa bagi masyarakat miskin sekolah haruslah linked dengan lapangan pekerjaan. Sepanjang keduanya berjalan sendiri-sendiri maka pendidikan tidak pernah menjadi kebutuhan bagi masyarakat miskin. Keadaan ini mungkin berbeda bagi warga dengan ststus sosial yang tinggi, melihat sekolah sebagai investasi masa depan, atau sekadar sebuah prestise. Dapat dibayangkan bagaimana jadinya bangsa ini dalam persaingan masa depan yang mengandalkan pada kegiatan “economy” (knowledge-based economy) jika semakin banyak yang berpikir “untuk apa mereka sekolah”. Pendidikan yang semakin mahal dan berorientasi bisnis akan sulit menjangkau dan dijangkau warga miskin.

Dari sisi lain pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan, dan pendidikan tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan. Kebudayaan merupakan gejala dan faktor pelengkap yang penting dalam kehidupan manusia. Sebab manusia selain sebagai makhluk alam, juga berfungsi sebagai makhluk kebudayaan atau makhluk berpikir (human rationate), (Drs. Ary H. Gunawan, Sosiologi Pendidikan).

Dalam GBHN 1993 dinyatakan bahwa ‘pengembangan kebudayaan nasional diarahkan untuk memberikan wawasan budaya dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta ditujukan utnuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia  serta memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa. Dalam pembangunan nasional perlu diciptakan suasana yang mendorong tumbuh dan berkembangnya sikap kerja keras, disiplin, sikap menghargai prestasi, berani bersaing, serta mampu menyesuaikan diri dan kreatif. Penyelenggaran tersebut harus dapat mencegah dan menghilangkan melebarnya kesenjangan sosial ekonomi dan sikap eksklusif serta harus memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka memantapkan perwujudan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Dalam hal ini masyarakat berfungsi sebagai penerus budaya dari generasi ke generasi selanjutnya secara dinamis sesuai situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakat, melalui pendidikan dan interaksi sosial. Dengan demikian pendidikan dapat diartikan sebagai sosialisasi. Telah diketahui bahwa keluarga, sekolah, dan masyarakat merupakan Tri Pusat Pendidikan. Sedang diantara ketiganya sekolah memegang peranan yang sangat penting dalam proses pendidikan. Karena sekolah merupakan pusat kebudayaan yang telah dipolakan secara sistematis, memiliki tujuan yang jelas, kegiatan-kegiatan yang terjadwal, tenaga-tenaga pengelola yang khusus, didukung oleh fasilits-fasilitas yang terprogram.

Tapi di Indonesia keberadaan sekolah unggulan masih sangat terbatas dalam bentuk usaha akumulasi tataran kognisi yang bertumpu dari logika yang sangat kapitalistik. Pengembangan pendidikan unggulan belum dibangun dalam model yang komperhensif, dengan sifat komunalisme teori modal manusia cenderung membuat kurikulum sekolah menjadi standar dan kompetitif. Pendidikan unggulan yang berkembang di Indonesia justru sangat jauh dari sistem komunikasi dan interaksi sosial yang bersifat demokratis. Pendidikan unggulan yang diwakili sekolah unggulan dan favorit, sangat memihak pada kepentingan kelompok-kelompok tertentu di masyarakat sehingga tidak berhasil menumbuhkan “social-competition”. Di sekolah unggulan yang terjadi adalah saling menguatnya sistem pergaulan dalam stratifikasi yang homogen (ras, kelas sosial dll.), sehingga tidak memberi peluang adanya interaksi sosial yang sehat dan wajar (alamiah). Tampaknya interaksi sosial yang terjadi di sekolah unggulan mengarah pada konflik kepentingan kelompok atau kelas sosial.

Dari paparan tentang masalah pendidikan di Indonesia di atas, Masalah rendahnya Pendidikan di Desa Balerante, Bumiharjo Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten Jawa Tengah merupakan contoh sedikit dari begitu banyak permasalah pendidikan di Indonesia. Di desa Bumiharjo ini yang terkenal dengan masyarakat yang berprofesi sebagai penambang pasir, dan sebagai pembantu yang kebanyakan bekerja di kota-kota besar. Persepsi masyarakat yang sudah lama tertanam bahkan mengakar merupakan salah satu kendala bagi pemerintah untuk memajukan tingkat pendidikan di Indonesia. Banyak anak yang di cetak oleh keluarga mereka sendiri dan lingkungan untuk menjadi penambang pasir jika mereka sudah besar. Bagi anak laki-laki itu sudah menjadi keharusan bagi mereka, sedangkan bagi anak perempuan, mereka sudah ditanamkan sejak kecil bahwa anak perempuan tidak harus mengenyam pendidikan yang tinggi, karena nantinya akan kembali mengurus suami, anak, dan memasak. Persepsi-persepsi inilah yang menjadi kendala, karena terbatasnya tingkat SDM mereka yang tidak mengerti makna dari sekolah sesungguhnya. Mereka beranggapan percuma mereka sekolah dan mendapatkan ijazah jika nantinya ijazah itu tidak berguna apapun bagi mereka. Selain itu karena faktor dari biaya, pendidikan sekarang ini terlalu jauh untuk bisa dijangkau masyarakat setempat yang kebanyakan adalah penduduk miskin. Anak-anak disana terlalu takut untuk bermimpi bersekolah, terlalu takut mempunyai cita-cita yang tinggi, karena mereka merasa itu tidak akan bisa terpenuhi. Sekolah hanya untuk si kaya saja. Hal inilah yang menyebabkan tingkat pendidikan di Desa ini sangat rendah. Mereka harus mencadi penambang pasi untuk memnuhi kebutuhan, jangankan biaya sekolah, biaya sehari-hari mereka sulit untuk memenuhinya.

Pendidikan di Indonesia seharusnya ditujukan bagi kebebasan seorang dari belenggu lingkungan yang sempit yang membuka cakrawala dunia baru, yang memberinya inspirasi atau yang membuat seorang sanggup berpikir sendiri, membuat pertimbangan sendiri dan menerima tanggung jawab perbuatannya dengan berani.

Apakah dalam hal ini diperlukan Reformasi pendidikan di Indonesia?. Isu tentang reformasi pendidikan bukan sesuatu yang baru lagi. Gagasan pembaharuan pendidikan sudah bergulir lama di indonesia. Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mengalami perubahan sangat cepat dan progresif dan kerap kali menunjukkan gejala “disintegratif” (berkurangnya kesetiaan terhadap nilai-nilai umum). Perubahan sosial yang cepat menimbulkan “cultural lag” (ketinggalan kebudayaan akibat adanya hambatan-hambatan). Cultural lag ini merupakan akibat adanya masalah-maslah sosial dalam masyarakat. Masalah-masalah sosial juga dialami oleh dunia pendidikan, sehingga lembaga-lembaga pendidikan tidak mampu mengatasinya. Maka para ahli sosiologi diharapkan dapat menyumbangkan pemikirannya untuk ikut memecahkan masalah-masalah pendidikan yang fundamental. M.J. Langeveld, seorang ahli pendidikan terkemuka Belanda, memikirkan sebuah konsep yang mengakomodasi peran lembaga pendidikan dan perkembangan anak didik. Menurutnya, interaksi antara anak didik dan lembaga pendidikan tersebut akan tergantung pada tiga kriteria, yaitu tujuan, perangkat pendidikan dan anak didik itu sendiri.

Salah satu tugas sosiologi pendidikan di Indonesia adalah memantapkan Pancasila sebagai nilai pokok (core values) yang menjadi dasar integrasi nasional. Terutama dalam mengisi kemerdekaan dengan pembagunan, setiap warga negara harus dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan pemabangunan demi tercapainya masyarakat yang Pancasila yang relevan dengan pembangunan, sehingga dapat berpartisipasi dalam derap pembangunan nasional. Yang perlu ditanamkan pada anak didik pada masa pembangunan ini adalah mengusahakan menciptakan lapangan pekerjaan, dari pada sekadar menjadi pencari pekerjaan.

Sosiologi pendidikan dalam hal ini bertujuan membantu menentukan tujuan pendidikan. Sejumlah pakar berpendapat bahwa tujuan pendidikan nasional harus bertolak dan dapat dipulangkan kepada falsafah hidup dan berkkepribadian bangsa Indonesia harus menjadi dasar untuk menentukan tujuan pendidikan nasional serta tujuan pendidikan yang lainnya. Dinamika tujuan pendidikan nasional terletak pada keterkaitannya dengan GBHN, yang tiap 5 tahun sekali ditetapkan dalam Sidang Umum MPR, dan disesuaikan dengna era pembangunan yang ditempuh serta kebutuhan masyarakat dan kebutuhan manusia.

Dalam Sosiologi, menurut perspektif konflik masyarakat terdiri atas individu yang masing-masing memiliki berbagai kebutuhan yang terbatas. Kemampuan individu untuk mendapatkan kebutuhanpun berbeda-beda. Menurut Dahrendorf (1959), asumsi utama perspektif ini ada empat, yaitu;

  1. Setiap masyarakat tunduk ada proses perubahan
  2. Disensus dan konflik terdapat di mana-mana saja.
  3. Setiap unsur masyarakat memberikan sumbangan pada disintegrasi dan perubahan masyarakat.
  4. Setiap masyarakat didasarkan pada paksaan beberapa orang anggota terhadap anggota.

Berkaitan dengan keberadaan lembaga pendidikan, bagi analisis konflik, pendidikan justru memberikan konstribusi negatif bagi masyarakat. Perspektif konflik memeliki beberapa asumsi dasar, diantaranya bahwa setiap unsur dalam sistem sosial memiliki memunculkan konflik dalam masyarakat. Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan kedudukan atau posisi antarsubsistem.

Karl Marx sebagai salah satu analis konflik menjelaskan bahwa telah terjadi ketidak setaraan sosial di dalam masyarakat. Ia menyebut faktor utama yang menyebabkan ketidaksetaraan tersebut adalah faktor ekonomi. Dalam masyarakat, ada kelompok orang yang mampu menguasai sumber daya ekonomi (modal) yang jumlahnya terbatas, kelompok ini adalah minoritas. Disisi alin kelompok mayoritas tidak mapu menguasai sumber daya. Yang sifatnya terbatas tersebut, akibat kelompok mayoritas justru bergantung pada kelompok minoritas. Kelompok minoritas tersebut semakin menguat posisinya dengan menguasai (menindas –dalam bahasa Marx) kelompok mayoritas. Cara yang ditempuh adalah dengan melakukan eksploitasi terhadap kelompok mayoritas (Johnson, 1990). Perbedaan posisi kaum minoritas dan mayoritas tersebut telah menimbulkan terjadinya konflik (ketidaksejahteraan) diantara keduanya.

Jika Marx menyatakan bahwa faktor ekonomi sebagai penyebab terjadinya ketidaksetaraan (inequality) sosial, maka lembaga pendidikanpun mengalami hal yang serupa. Artinya, menurut perspektif konflik, lembaga pendidikan (sekolah) juga turut memberikan konstribusi bagi terjadinya ketidaksetaraan sosial dalam masyarakat. Sekolah dinilai telah memperlebar jarak antara si kaya dan si miskin dan pendidikan juga telah membantu kelompok elit untuk mempertahankan dominasi mereka (Henslin, 2006). Mengapa hal ini bisa terjadi ?

Sebagaimana diketahui, individu dalam kehidupan sosial, masyarakat terbagi atas kelas-kelas tertentu atau bertingkat secara hirarki, ada individu yang menduduki posisi atas (kelas atas) ada individu yang menduduki posisi bawah (kelas bawah). Secara umum, individu yang berada di kelas atas jumlah lebih sedikit dari pada individu yang berada di kelas bawah. Perbedaan kelas ini merimbas pada perbedaan kesempatan  untuk mengakses fasilitas pendidikan. Di sisi lain, institusi pendidikan juga disediakan untuk melayani perbedaan kelas tersebut, dengan kata lain, institusi pendidikan bagi kelas atas akan berbeda dengan institusi pendidikan kelas bawah. Semakin  tinggi jenjang pendidikan maka semakin mempersempit kesempatan kelas bawah untuk mengaksesnya.

Sistem stratifikasi berkembang dalam sistem pendidikan yang meluas secara cepat. Individu kelas atas biasanya memasuki sekolah sekolah negeri yang mahal, mewah. Individu dari kelas bawah cenderung meninggalkan sekolah lebih awal (droup out) karena ketiadaan biaya. Sekolah-sekolah vaforit hanya bisa diakses oleh individu-individu kelas atas, sedangkan individu dari kelas bawah hnaya mampu bersekolah disekolah pinggiran dengan fasilitas yang rendah/minim.

Menurut perspektif konflik, pendidikan telah melakukan fungsi reproduksi sosial. Konsep ini akan lebih jelas bila digambarkan melalui ilustrasiberikut: seorang anak dari kelas bawah, karena keterbatasan sumber daya (uang) maka ia hanya mampu bersekolah di sekolah pinggiran dengan berbagai fasilitas yang serba minim. Keterbatasan materi juga telah mengakibatkan anak tersebut tidak mampu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, akhirnya ia hanya mampu bertahan sampai lulus SD. Dalam dunia kerja apa yang diharapkan dari seorang anak, yang hanya lulus SD (apalagi di derash SD di daerah pinggiran)? mampukah ia mendapatkan pekerjaan yang berstatus tinggi dengan penghasilan yang cukup tinggi? Secara umum, sebagian besar diantara mereka akhirnya akan menjadi pekerja kasar, berstatus rendah dengan pengashilan yang tidak seberapa. Anak tersebut akhirnya akan kembali mengulangi posisi orang tuanya, berada di posisi bawah. Dengan kata lain individu dari kelas bawah yang nantinya akan memproduksi anak yang juga pada posisi bawah seperti orang tuanya.

Bowles dan Gintis: sekolah dalam mayarakat kapitalis

Ekonom dan sosiologi dari amerika Bowles dan Gintis (Haralambos dan Holborn, 2004) menjelaskan bahwa peran utama pendidikan dalam masyarakat kapitalis adalah memproduksi tenaga kerja. Mereka kemudian menyatakan bahwa ada semacam “hubungan tertutup” antar hubungan sosial yang berkembang melalui interaksi sosial dalam dunia kerja dengan hubungan sosial sistem pendidikan. Sekolah dianggap mengahasilkan tenaga kerja yang nantinya dimanfaatkan untuk alat produksi untuk kepentingan pemilik alat produksi. Sekolah mengajarkan berbagai kurikulum tersembunyi yang menguntungkan pihak tertentu, dalam hal ini adalah para pemilik modal. Sekolah mengajarkan kepada siswa bagaimana cara berperilaku, berbahasa, ketrampilan yang baik yang sesuai dengan tuntutan pasr kerja. Kurikulum diharuskan utnnuk memenuhi kebutuhan pasar kerja.

Pesperktif ini memiliki pandangan bahwa sekolah dianggap mekanisme atau alat yang menyebabkan terjadinya ketidaksetaraan dalam masyarakat. Sistem stratifikasi juga berkembang dalam sistem pendidikan. Individu dari kelas atas biasanya memasuki sekolah negeri/swasta, mahal dan berkelas. Sedangkan individu dari kelas bawah hanya mampu bersekolahdi sekolah pinggiran dengan fasilitas belajar yang sangat minim. Pada akhirnya sekolah mempertahankan status quo masyarakat kelas atas.

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Danim, Sudarman. 2003. Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Debdikbud RI. 1989. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Debdikbud.

Gunawan, Ary. Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.

Hasbullah. 2009. Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta: PT Grafindo Persada.

Hernawan, Asep dkk. 2007. Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta: Universitas Terbuka.

Ihsan, Fuad. 2005. Dasar-dasar Kependidikan. Jakarta: Rineka Cipta.

Martono, Nanang. 2010. Pendidikan Bukan Tanpa Masalah Mengungkap Probelmatika Pendidikan dari Perspektif Sosiologi. Yogyakarta: Gava Media.

Mochtar, Buchori. 2000. Pendidikan Antisipatoris. (Pengantar Sindhunata). Yogyakarta: Kanisius.

Salim, Agus. 2004. Indonesia Belajarlah. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan UNNES dengan Tiara Wacana.

Suwarno. 1985. Pengantar Umum Pendidikan. Jakarta: Aksara Banu.

Soedarno. 2007. Pendidikan Ilmu Sosial. Semarang: UNNES.

Subagyo, Agus. 2001. Multikulturalisme di Tengah Kultur Monolitik dan Uniformitas Global.

Wahyudin, Din dkk. 2006. Pengantar Pendidikan. Jakarta: Universitas Terbuka.

UU No. Tahun 2003. Bab II pasal 3 tentang Tujuan Pendidikan Nasional.

UU Sisdiknas 2003. Komponen-komponen Pendidikan Nasional.

 

http://forum.detik.com.

http://tyaeducationjournals.blogspot.com/2008/04/efektivitas-dan-efisiensi-anggaran.

http://www.detiknews.com.

http://www.sib-bangkok.org.

Pidarta, Prof. Dr. Made. 2004. Manajemen Pendidikan Indonesia. Jakarta: PT Rineka Cipta. sayapbarat.wordpress.com/2007/08/29/masalah-pendidikan-di-indonesia.

http://www.geramtolakbhp.blogspot.com/Potret Dunia Pendidikan Indonesia

http://mybluegreen.net/serbaneka/potret-dunia-pendidikan-indonesia

 

Oleh RISKY ARIYANI SOSIOLOGI ANTROPOLOGI UNNES 2009