1. A.    LATAR BELAKANG

Pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program yang dicanangkan pemerintah untuk pembanguan desa. Hampir seluruh instansi, terutama pemerintah daerah mengakomodir pembangunan desa sebagai kesatuan geografis terdepan yang merupakan tempat sebagian besar penduduk bermukim. Dalam struktur pemerintahan, desa menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada di tengah masyarakat. Karenanya dapat dipastikan apapun bentuk setiap program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke desa.

Meskipun demikian, pembagunan desa masih memiliki berbagai permasalahan, seperti adanya desa terpencil atau terisolir dari pusat-pusat pembangunan (centre of axellent), masih minimnya prasarana sosial ekonomi serta penyebaran jumlah tenaga kerja produktif yang tidak seimbang, termasuk tingkat produktivitas, tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan yang relatif masih rendah. Semuanya itu pada akhirnya berkontribusi pada kemiskinan penduduk.

Fakta tersebut menyebabkan pemerintah semakin intensif menggulirkan program dan proyek pembagunan dalam pelaksanaan pembagunan desa. Namun demikian program yang diarahkan dalam pembangunan desa justru tidak dapat berjalan optimal, karena kebanyakan direncanakan jauh dari desa (Korten, 1988:247). Masyarakat masih dianggap sebagai objek/sasaran yang akan dibangun. Hubungan yang terbangun adalah pemerintah sebagai subyek/pelaku pembagunan dan masyarakat desa sebagai obyek/sasaran pembangunan (Kartasasmita, 1996:144). Partisipasi yang ada masih terbatas, misalnya masih sebatas peran serta secara fisik tanpa berperan secara luas sejak dari perencanaan evaluasi.

Pembangunan desa secara konseptual mangandung makana proses dimana usaha-usaha dari masyarakat desa terpadu dengan usaha-usaha dari pemerintah. Tujuannya untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Sehingga dalam konteks pembangunan desa, paling tidak terdapat dua stakeholder yang berperan utama dan sejajar (equal) yaitu pemerintah dan masyarakat (Korten, 1988:378). Meskipun demikian, dalam konteks yang lebih luas, juga terdapat peranan “Agen Eksternal” seperti LSM, Konsultan, Lembaga Donor dll.

Domain pembangunan desa juga tidak lepas dari wacana tentang model perencanaan pembangunan yaitu dari atas ke bawah (top down planning) dan dari bawah ke atas (botto, up planning). Pada dasarnya setiap program dari pemerintah senantiasa mencerminkan kombinasi kedua mofel tersebut, hanya intensitasnya yang berbeda. Sesuai dengan tuntutan paradigm baru tentang pembangunan yang berpusat pada manusia (people centered development), maka pendekatan buttom up planning sudah sewajarnya diperbesar dan menjadi inti dari proses pembangunan memberdayakan masyarakat.

Pemberdayaan bisa mempunyai makna yang berbeda-beda, tergantung dari sisi dan latar belakang realitas yang dihadapi oleh sekumpulan maupun individu. Namun yang paling dekat dengan kita, dan yang paling mudah dipahami bahwa pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti mampu atau mempunyai kemampuan dalam hal ekonomi, politik dan tentu saja mampu mandiri dalam tatanan kehidupan sosial. Pemberdayaan di pedesaan dan di perkotaan pada umumnya mempunyai kesamaan, yakni peningkatan ekonomi, pendidikan, akses sebagai warga dan hubungan-hubungan yang menghasilkan perilaku politik.

Pemberdayaan masyarakat sebenarnya adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi dan politik yang merangkum berbagai nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “people centered, participatory, empowering, and a sustaniable”  (Chambers, 1995).

Pemberdayaan di pedesaan dan di perkotaan pada umumnya mempunyai kesamaan, yakni peningkatan ekonomi, pendidikan, akses sebagai warga dan hubungan-hubungan yang menghasilkan perilaku politik. Namun beberapa konsep pemberdayaan yang telah dimutakhirkan oleh pemerintah adalah pemberdayaan melalui nilai-nilai universal kemanusiaan yang luntur untuk di bangkitkan kembali, tujuan dari pemberdayaan ini adalah perubahan sikap dan perilaku menjadi lebih baik. Praktiknya tetap saja memakai konsep kesadaran dan kemauan dari dalam masyarakat itu sendiri, kemudian lebih dikenal dengan participatory rural appraisal (PRA).

Bukanlah hal yang sangat penting untuk membahas kata pemberdayaan, hal yang paling penting adalah melihat realitas tentang kondisi yang ada sekarang ini, terutama yang mengenai ekonomi keluarga, sosial dan lingkungan, apakah kita bisa memberdayakan masyarakat untuk menghadapi kehidupan yang semakin kompleks, atau bahkan kita justru telah diperdayakan oleh keadaan, sistem, dan keadaan yang terus-menerus terjadi. Sementara kita tidak mau untuk merubah kondisi-kondisi tersebut.

Banyak hal yang membuat masyarakat terpuruk dan terpaksa harus hidup dalam standar kualitas hidup yang rendah, baik dari segi pendidikan, pelayanan kesehatan dan ekonomi. Untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan sebagai wujud pemberdayaan, perlu memunculkan kembali nilai-nilai, kearifan lokal dan modal sosial yang dari dahulu memang sudah dianut oleh leluhur kita yang tinggal di pedesaan dalam “kegotong-royongan” yang saat ini sudah mulai terkikis.

Berlatar belakang pokok pikiran tersebut, penelitian ini bermaksud mengambil suatu dimensi yang lebih khusus yaitu menganalisis tentang pemberdayaan masyarakat Desa Gebyok Kelurahan Patemon RT 03/RW 03 dengan dimensi lingkungan masyarakat.

Tentunya penelitian ini bukan untuk mencari siapa yang salah dan benar, akan  tetapi  bagaimana format yang paling ideal untuk menganalisis karakteristik Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan memakai Implementasi Participatory Rural Appraisal atau PRA dalam masyarakat tersebut.

  1. B.     Rumusan Masalah
  2. Bagaimana Kondisi Lingkungan dan Pembangunan di Desa Gebyok RT 03 RW 03 kelurahan Patemon?
  3. Adakah Pengembangan kemampuan dalam masyarakat Desa Gebyok RT 03 RW 03 kelurahan Patemon?
  4. Adakah Pengorganisasian dalam masyarakat Desa Gebyok RT 03 RW 03 kelurahan Patemon?
  5. Bagaimana kondisi sosial lingkungan ekonomi Desa Gebyok RT 03 RW 03 kelurahan Patemon?
    1. C.    Tujuan Penelitian
    2. Untuk mengetahui Kondisi Lingkungan dan Pembangunan di Desa Gebyok RT 03 RW 03 kelurahan Patemon.
    3. Untuk mengetahui Pengembangan kemampuan dalam masyarakat Desa Gebyok RT 03 RW 03 kelurahan Patemon.
    4. Untuk mengetahui Pengorganisasian dalam masyarakat Desa Gebyok RT 03 RW 03 kelurahan Patemon.
    5. Untuk mengetahui kondisi sosial lingkungan ekonomi Desa Gebyok RT 03 RW 03 kelurahan Patemon.
      1. D.    Luaran yang Diharapkan

Luaran yang ingin diharapakan adalah suatu bentuk program yang dapat dilakukan utnuk masyarakat Desa Gebyok, dengan pendekatan PRA maka masalah-masalah yang ada dapat terselesaikan dengan baik terorganisir dan fokus pada masyarakat.

Program-program yang dapat dilakukan antara lain adalah:

  1. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

Pembangunan ekonomi kerakyatan pada intinya adalah mengelola seluruh potensi ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dengan menerapkan asas ekonomi kerakyatan.

  1. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam proses pembangunan. Semakin tinggi sumber daya manusia maka semakin mendorong kemajuan suatu negara. Saat ini, peranan SDM lebih menonjol dibandingkan dengan modal fisik dalam proses pembangunan ekonomi.

  1. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan ifrastruktur mampu mendukung prioritas pembangunan lainnya, khususnya pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas SDM.

  1. Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata daerah diarahkan pada upaya pelestarian nilai-nilai luhur warisan budaya lokal sebagai pendukung obyek wisata daerah.

  1. E.     Kegunaan

Banyak hal telah dilakukan untuk memberdayakan masyarakat agar masyarakat mampu dan bangkit dari keterpurukan ekonomi yang berkepanjangan, namun hal itu bukanlah jurus yang ampuh untuk memberdayaakan masyarakat. Jaringan Pengaman Sosial (JPS), PDM-DKE, P2MD, P3DT, P2KP, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), PNPM melanjutkan pengalaman keberhasilan sepuluh tahun pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), yang sekarang telah menjadi PNPM Perdesaan dan PNPM Perkotaan, secara berurutan, ada Raskin sesudah BLT, hanya membantu makan orang yang kurang mampu saja, namun belum menyentuh pada perilaku yang memberdayakan. Dan masih ada ratusan daftar program penanggulangan berbagai hal yang tidak berhasil di Indonesia. Untuk contoh kasus yang lebih dekat adalah program PKK (pemberdayan kesejahteraan keluarga) yang kehadiran masih terus ada, namun bila dilakukan refleksi maka dampaknya akan sangat membingungkan masyarakat desa.

Belum berhasilnya upaya pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah seperti penyediaan kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir, pembangunan sarana dan prasarana umum dan pendampingan ,  dikarenakan kebijakan program yang selama ini dilakukan merupakan kebijakan dari pemerintah pusat (top down), di mana kebijakan tersebut mempunyai banyak kelemahan yang perlu dikoreksi secara mendasar seperti: (1) Pemberdayaan yang berindikasi KKN (2) Masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro (3) Kebijakan yang terpusat (4) Lebih bersifat karikatif (5) Memposisikan masyarakat sebagai obyek (6) Cara pandang kemiskinan yang diorientasikan pada ekonomi (7) Bersifat sektoral (8) Kurang terintegrasi (9) Tidak berkelanjutan atau mengesampingkan faktor/daya dukung lingkungan.

Dalam konsep pemberdayaan, masyarakat dipandang sebagai subyek yang dapat melakukan perubahan, oleh karena diperlukan pendekatan yang lebih dikenal dengan singkatan ACTORS. Pertama Authority atau wewenang pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk melakukan perubahan yang mengarah pada perbaikan kualitas dan taraf hidup mereka. Kedua Confidence and compentence atau rasa percaya diri dan kemampuan diri, pemberdayaan dapat diawali dengan menimbulkan dan memupuk rasa percaya diri serta melihat kemampuan bahwa masyarakat sendiri dapat melakukan perubahan. Ketiga, Truth  atau keyakinan, untuk dapat berdaya, masyarakat atau seseorang harus yakin bahwa dirinya memiliki potensi untuk dikembangkan. Keempat, Opportunity atau kesempatan, yakni memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih segala sesuatu yang mereka inginkan sehingga dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Kelima, Responsibility atau tanggung jawab, maksudnya yaitu perlu ditekankan adanya rasa tanggung jawab pada masyarakat terhadap perubahan yang dilakukan. Terakhir, keenam, support atau dukungan, adanya dukungan dari berbagai pihak agar proses perubahan dan pemberdayaan dapat menjadikan masyarakat ‘lebih baik’.

Titik fokus konsep pemberdayaan adalah lokalitas, sebab civil society menurut Friedmann (1992:31) masyarakat akan merasa siap diberdayakan melalui isu-isu lokal. Tentunya dengan tidak mengabaikan kekuatan-kekuatan ekonomi dan struktur di luar civil society tersebut. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat  tidak hanya pada sektor ekonomi tetapi juga secara politis, sehingga pada akhirnya masyarakat akan memiliki posisi tawar yang kuat secara nasional maupun internasional. Target dari konsep pemberdayaan ini adalah ingin mengubah kondisi yang serba sentralistik menjadi situasi yang lebih otonom dengan cara memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang mereka pilih sendiri. Masyarakat miskin juga diberi kesempatan untuk mengelola dana pembangunan, baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak luar.

Diharapakan dengan adanya penelitian di daerah desa Gebyok RT 3/ RW 3 Kelurahan Patemon, kita dapat tahu masalah apa yang sedang terjadi dan bagaimana pemecahan masalah seperti apa yang cocok untuk mereka, dilihat dari berbagai aspek yaitu meliputi potensi kemampuan desa, Sumber Daya Manusianya, letak geografis dan sebagainya.

Kegunaan dari penelitian ini memang tidak dapat secara langsung kita rasakan sekarang, akan tetapi kita tahu tentang pola-pola pemberdayaan masyarakat yang ideal untuk masyarakat yang mempunyai karakteristik-karakteristik tersendiri. Melalu metode Pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) kita dapat mengetahui konsep konsep pembangunan yang berbasis dari rakyat untuk rakyat. Bukan sekadar masyarakat yang menjadi obyek/sasaran dalam program pemerintah yang cenderung top down palnning.

Dengan menggunakan metode Participatory Rural Appraisal atau PRA kita secara langsung mengidentifikan permasalahan yang ada dalam masyarakat nyata, dan bisa secara langsung melihat proses pembanguna yang sudah ada. Mensinkronkan akan kebutuhan masyarakat dan program yang ada atau program-program yang seharusnya dilakukan. Kemudian setelah mengetahui bagaimana dan apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan utama dalam masyarakat itu, kita dapat menganalisis penyelesaian dengan metode yang ada.

  1. F.     Tinjauan Pustaka

Pembangunan  menurut  pengertian umum adalah suatu upaya terencana untuk merubah wilayah dan masyarakat menuju keadaan lebih baik. Dari tinjauan Ilmu sosial, pembangunan diartikan perubahan masyarakat yang berlangsung secara terus menerus sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara optimal.  Strategi pembangunan berkembang dari masa ke masa secara dinamis sesuai dengan konteks peradaban. Paradigma pembangunan yang menekankan pada pembangunan ekonomi mulai ditinggalkan karena tidak dapat menjawab masalah sosial  seperti kemiskinan, kenakalan, kesenjangan, dan keterbelakangan. Paradigma pembanguan kemudian beargeser ke arah pendekatan masyarakat yang sebelumnya sebagai objek menjadi subjek pembangunan. Paradigma baru ini berbasis komunitas dengan memberikan tempat utama bagi prakarsa, keanekragaman lokal, dan kearifan lokal.

Pengertian pembangunan dalam sosiologi adalah cara menggerakkan masyarakat untuk mendukung pembangunan dan masyarakat adalah sebagai tenaga pembangunan, dan dampak pembangunan. Pembangunan merupakan bentuk perubahan sosial yang terarah dan terencana melalui berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia seperti termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mencantumkan tujuan pembangunan nasionalnya. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan yang selalu menjadi cita-cita seluruh bangsa di dunia ini. Berbagai teori tentang pembangunan telah banyak dikeluarkan oleh ahli-ahli sosial barat, salah satunya yang juga dianut oleh Bangsa Indonesia dalam program pembangunannya adalah teori modernisasi. Modernisasi merupakan tanggapan ilmuan sosial barat terhadap tantangan yang dihadapi oleh negara dunia kedua setelah berakhirnya Perang Dunia II.

Modernisasi menjadi sebuah model pembangunan yang berkembang dengan pesat seiring keberhasilan negara dunia kedua. Negara dunia ketiga juga tidak luput oleh sentuhan modernisasi ala barat tersebut. berbagai program bantuan dari negara maju untuk negara dunia berkembang dengan mengatasnamakan sosial dan kemanusiaan semakin meningkat jumlahnya. Namun demikian kegagalan pembangunan ala modernisasi di negara dunia ketiga menjadi sebuah pertanyaan serius untuk dijawab. Beberapa ilmuan sosial dengan gencar menyerang modernisasi atas kegagalannya ini. Modernisasi dianggap tidak ubahnya sebagai bentuk kolonialisme gaya baru, bahkan Dube (1988) menyebutnya seolah musang berbulu domba.

Pembangunan membawa dampak pada lahirnya dimensi-dimensi baru dalam konsep pembangunan. Menurut Webster, terdapat lima dimensi yang perlu diungkap antara lain :

  1. Posisi Negara miskin dalam hubungan sosial dan ekonominya dengan negar-negara lain.
  2. Ciri khas atau karakter dari suatu masyarakat yang mempengaruhi pembangunan.
  3. Hubungan antara proses budaya dan ekonomi yang mempengaruhi pembangunan.
  4. Aspek sejarah dalam proses pembangunan atau perubahan social yang terjadi.
  5. Penerapan berbagai teori perubahan sosial yang mempengaruhi kebijakan pembangunan nasional pada negara-negara berkembang.

Pada masa sekarang ini , konsep pembangunan sudah merupakan suatu ideologi yang menggambarkan kegiatan-kegiatan dalam upaya mengejar pertumbuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pembangunan sangat berhubungan dengan soiologi pembangunan. Dalam suatu proses pembangunan perlu adanya kemauan keras serta kemampuan untuk memanfaatkan potensi-potensi yang tersedia dalam masyarakat untuk keperluan pembangunan. Berbagai perencanaan perlu disusun dan digelar dalam rangka menghimpun kekuatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha mencapai tingkat kesejahteraan lebih tinggi.

Pembangunan berkelanjutan gagal menjadi solusi untuk memberdayakan masyarakat dari dampak perubahan iklim. “Karena itu, perlu perubahan paradigma pembangunan yang berpihak kepada masyarakat,”. Kegagalan itu terungkap dari aneka konflik antara masyarakat dan pengusaha atau birokrat. Selain itu, semakin murginalnya masyarakat adat dan orang miskin. Termasuk dalam program adaptasi perubahan iklim. Di Indonesia, konsep pembangunan berkelanjutan disosia-lisasi sejak awal dekade 1990-an. Konsep ini adalah kemasan baru dari trilogi pembangunan yang diusung pemerintahan Orde Baru.

Pertama, konsep itu masih menggunakan pendekatan pembangunan yang berparadigma developmentalistik. Kedua, belum memperhatikan akar permasalahan dari hubungan antara pertumbuhan ekonomi, ketidakadilan sosial, dan permasalahan lingkungan hidup, termasuk perubahan iklim. “Yakni permasalahan struktur yang timpang,”. Ketiga, masih menggunakan pendekatan yang berorientasi pada negara dan aparatur birokrasi pemerintah. Keempat, masih menggunakan metode pengukuran yang positivistik dan lebih menekankan pada output dibanding proses. Terakhir, masih memakai pendekatan pembangunan yang ahistoris, linear, tidak kontekstual, dan tidak memperhatikan diver-sitas dari berbagai komunitas lokal. Seharusnya pendekatan altematif yang lebih bersifat lokal dan kontekstual. Dalam arti, katanya, mengidentifikasi dan memetakan berbagai kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Pendekatan ini memperhatikan berbagai kondisi geografis, sosiodemografis lokal, biodiversitas agrikultur, dan yang alami. Selain itu, melakukan dokumentasi terhadap berbagai sistem pengetahuan lokal, baik formal maupun informal. Tidak ketinggalan, menggunakan pendekatan analisis sistem. Perlu perspektif yang lebih jelas serta analisis yang lebih tepat dan akurat antara perubahan iklim, berkurangnya biodiversitas, dan kemiskinan, khususnya pada masyarakat lokal.

Pemberdayaan dilahirkan dari bahasa Inggris, yakni empowerment, yang mempunyai makna dasar ‘pemberdayaan’, di mana ‘daya’ bermakna kekuatan (power). Bryant & White (1987) menyatakan pemberdayaan sebagai upaya menumbuhkan kekuasaan dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat miskin. Cara dengan menciptakan mekanisme dari dalam (build-in) untuk meluruskan keputusan-keputusan alokasi yang adil, yakni dengan menjadikan rakyat mempunyai pengaruh. Sementara Freire (Sutrisno, 1999) menyatakan empowerment bukan sekedar memberikan kesempatan rakyat menggunakan sumber daya dan biaya pembangunan saja, tetapi juga upaya untuk mendorong mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur yang opresif.

Dalam kajian ini pengertian “pemberdayaan” dimaknai sebagai segala usaha untuk membebaskan masyarakat miskin dari belenggu kemiskinan yang menghasilkan suatu situasi di mana kesempatan-kesempatan ekonomis tertutup bagi mereka, karena kemiskinan yang terjadi tidak bersifat alamiah semata, melainkan hasil berbagai macam faktor yang menyangkut kekuasaan dan kebijakan, maka upaya pemberdayaan juga harus melibatkan kedua faktor tersebut.

Salah satu indikator dari keberdayaan masyarakat adalah kemampuan dan kebebasan untuk membuat pilihan yang terbaik dalam menentukan atau memperbaiki kehidupannya. Konsep pemberdayaan merupakan hasil dari proses interaksi di tingkat ideologis dan praksis. Pada tingkat ideologis, pemberdayaan merupakan hasil interaksi antara konsep top-down dan bottom-up, antara growth strategy dan people centered strategy. Sedangkan di tingkat praksis, proses interaksi terjadi melalui pertarungan antar ruang otonomi. Maka, konsep pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan masyarakat (community development) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (community based development). Community development adalah suatu proses yang menyangkut usaha masyarakat dengan pihak lain (di luar sistem sosialnya) untuk menjadikan sistem masyarakat sebagai suatu pola dan tatanan kehidupan yang lebih baik, mengembangkan dan meningkatkan kemandirian dan kepedulian masyarakat dalam memahami dan mengatasi masalah dalam kehidupannya, mengembangkan fasilitas dan teknologi sebagai langkah meningkatkan daya inisiatif, pelayanan masyarakat dan sebagainya. Secara filosofis, community development mengandung makna ‘membantu masyarakat agar bisa menolong diri sendiri’, yang berarti bahwa substansi utama dalam aktivitas pembangunan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri.

Pembangunan berbasis masyarakat menciptakan masyarakat berdaya dan berbudaya.  Keberdayaan memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan. Sebagian besar masyarakat berdaya adalah individunya memiliki kesehatan fisik, mental, terdidik, kuat dan berbudaya. Membudayakan masyarakat adalah meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu lepas dari kemiskinan, kebodohan, ketidaksehatan, dan ketertinggalan. Untuk mendorong masyarakat berdaya  dengan cara menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Pengembangan daya tersebut dilakukan dengan mendorong, memotivasi, dan membangikitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat.  Penguatan tersebut meliputi penyediaan berbagai masukan serta membuka akses pada berbagai peluang yang ada.  Masyarakat menjadi pelaku utama pembanguan, dengan inti pemberdayaan adalah transformasi menejemen komunitas menuju kesejahteraan bersama. Pemberdayaan ini merupakan sarana ampuh untuk keluar dari kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan menuju kesejahteraan bersama.

Pembangunan tanpa memperhatikan kharakteristik dan kebutuhan lokal akan banyak membuang sumberdaya secara sia-sia. Kharakteristik geografi  seperti  lokasi dekat laut, pinggir sungai, pinggir hutan, pedalaman sangat berpengaruh terhadap model pembangunan yang diimplementasikan. Faktor lain yang perlu mendapat perhatian utama adalah kearifan lokal yang memerlukan inventarisasi, reorientasi, dan reinterpretasi maknanya. Model pemberdayaan yang  sering dan mudah dilakukan  yaitu dengan mengeneralisasi  pemberdayaan masyarakat secara nasional. Pendekatan  pemberdayaan secara nasional dilakukan dengan asumsi bahwa kebutuhan masyarakat sama untuk seluruh daerah atau sama dengan kebutuhan penyusun kebijakan. Inilah penyebab utama pembangunan yang tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (penghamburan sumber daya). Akhirnya dalam beberapa kasus, masyarakat tidak menghiraukan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.  Selain pembangunan yang telah dilaksanakan tidak bermanfaat, jeneralisasi seperti ini mereduksi kebudayaan lokal yang dapat menjadi modal sosial pembangunan. Oleh karena itu, pemberdayaan yang disusun secara nasional patut direevaluasi dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan wilayahnya masing-masing.

Participatory Rural Appraisal (PRA) merupakan cara untuk memahami secara partisipatif dari seluruh komponen masyarakat desa mengenai masalah pembangunan di pedesaan dan upaya antisipasi yang dibutuhkan dengan memperhitungkan kendala dan seluruh potensi sumberdaya yang tersedia, termasuk karakteristik geografis, fisik, sosial dan ekonomi, identifikasi sumberdaya dan aktifitas penggunaan sumberdaya serta melakukan identifikasi masalah dan hambatan kegiatan masyarakat.

Keberhasilan pemberdayaan bukan hanya secara administrasi sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, akan tetapi yang lebih substantif yaitu  apakah kegiatan tersebut dapat bertahan lama setelah selesai proyek (kebanyakan selesai proyek selesai pula kegiatan). Kegiatan dapat bertahan lama apabila pembangunan tersebut sesuai dengan kebutuhan, bermanfaat dan tidak bertentangan dengan sistem nilai masyarakat.  Tugas pemerintah/ lembaga adalah mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk dapat menolong dirinya sendiri dalam mewujudkan kemandirian. Pemberdayaan dikatakan sangat berhasil apabila kegiatan tersebut dapat berkembang dan dicontoh oleh  masyarakat lainnya.

  1. G.    Gambaran Umum Masyarakat Sasaran
  2. 1.      Kondisi lingkungan dan pembangunan fisik Desa Gebyok RT3/RW3 Kelurahan Patemon

Desa Gebyok terletak di Kelurahan Patemon. Desa Gebyok merupakan desa yang terpencil. Jarak rumah antara penduduk satu dengan penduduk lainnya cukup jauh dan dengan jumlah penduduknya yang relatif sedikit serta kebanyakan dari mereka adalah pendatang. Kondisi rumah penduduk mayoritas masih menggunakan kayu dan lantainya dari tanah.hanya terdapat dua rumah yang nampak berada. Untuk fasilitas, desa ini jauh dari kata standar. Hanya terdapat warung kecil sederhana untuk mencukupi kebutuhan meraka. Jika tidak ada mereka harus berjalan terlebih dahulu keluar dari desa, atau pergi ke desa sebelah untuk membeli kebutuhan yang mereka inginkan.

Bila dilihat dari kondisi lingkungan rumah, desa tersebut masih jauh dari standar desa yang selayaknya. Dilihat dari penataan rumah yang terdapat kandang ayam, sangat berdekatan dengan dapur dan kamar mandi yang pembatasnya hanya kayu yang disusun sendiri oleh mereka. Sangat dirasa semua itu tidak layak untuk  ditempati. Selain itu kurangnya kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan rumah mengakibatkan penyakit kulit pada beberapa warganya. Salah satu warganya yang bernama Mbah Gio, mengaku sudah hampir 8 tahun menderita penyakit kulit di sekujur tubuhnya.

Di Desa Gebyok Terdapat 1 buah surau/mushola kecil yang nampak jarang dipakai dan seakan kurang perawatan kebersihan lingkungan di sekitarnya. Kamar mandi surau terlihat tidak pernah dipakai karena rusak. Di belakang mushola terdapat kolam milik salah satu warga yang degan sengaja memanfaatkan lahan sisa mushola untuk mengembangbiakan lele, kolam tersebut dirasa juga kurang terawat ,karena makanan yang diberikan kepada lele mengakibatkan polusi udara sehingga kenyamanaan penggunaan mushola dan jalan terasa terganggu.

Sungai yang berada dibelakang mushola terlihat cukup bersih tidak ada sampah membuktikan pengelolaan sampah sudah terorganisir cukup baik. Di sepanjang sungai juga sudah dibangun bantaran-bantaran sungai yang berfungsi untuk mencegah longsor. Kebanyakan warga menanam rambutan, durian, cabai, dan singkong untuk dijual kembali di daerah yang mayoritas penduduknya pedagang yang sayur atau pemilik warung-warung makanan kecil, dan sebagaian hasilnya

Pembangunan fasilitas umum hanya ada beberapa saja seperti Mushola yang masih sangat sederhana dan tidak terawat. Terdapat juga Surau kecil yang berada di pertengahan sawah yang berfungsi fasilitas untuk para petani. Di persawahan itu juga terdapat sendang untuk mandi sebagian warga yang tidak mempunyai kamar mandi di rumah. Ada sebagian jalan yang belum di aspal, yaitu masih batu terjal. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap Desa Gebyok mengakibatkan kesenjangan yang begitu besar antara desa atas dengan desa bawah. Masyarakat di sana seakan-akan terisolasi dari jaringan dan fasilitas-fasilitas yang seharusnya menjadi hak mereka sebagai warga Kelurahan Patemon. Listrik di Desa Gebyok masih mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah karena sedikitnya penggunaan listrik, di samping itu jumlah masyarakatnya sedikit, di desa itu tidak terdapat pos ronda karena warganya sedikit. Untuk sarana pendidikan, letaknya jauh dari tempat mereka tinggal, mereka harus berjalan terlebih dahulu karena tidak adanya transportasi penunjang.

Meskipun di sana terdapat pabrik penyulingan air tetapi tidak ada pekerja dari desa tersebut, justru kebanyakan  berasal dari luar desa. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak adanya penduduk desa yang bekerja di pabrik tersebut antara lain karena kurangnya Sumber Daya  dari masyarakat tersebut dan kurangnya kesadaran akan pentingnya kesehatan. Selain ada pabrik  terdapat pula pemancingan dan penjualan bibit tanaman hias. Seharusnya semua itu dapat dijadikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat tersebut dan sebagai potensi untuk meningkatkan taraf hidup mereka, tetapi sayang kurang adanya sosialisasi di masyarakat.

  1. 2.      Kondisi Pengembangan Kemampuan dalam Masyarakat Desa Gebyok RT3/RW3 Kelurahan Patemon

 

Francis Bacon mengemukakan tentang apa itu pemberdayaan masyarakat dimana menurutnya pemberdayaan masyarakat merupakan metodologi pemberdayaan masyarakat, meminta bantuan bukanlah bantuan selayaknya sedekah yang hanya akan menimbulkan kelemahan dan ketergantungan masyarakatnya melainkan bantuan yang berbentuk pelatihan terhadap masyarakat yang nantinya akan menimbulkan kemandirian dan keberdayagunaan.

Jika dilihat dari apa yang telah dikemukakan oleh Francis Bacon diatas dan dengan apa yang telah kami temui dilapangan memang benar apa yang telah di katakan oleh Francis Bacon. karena jika masyarakat hanya diberi bantuan dengan bentuk materi saja maka yang akan terjadi di dalam masyarakat tersebut adalah hanya akan menjadikan masyarakat tersebut lemah dan akan menyebabkan ketergantuan bagi mereka sendiri dan setiap ada kunjungan yang berbentuk penelitian di kampung tersebut maka yang ada di dalam pikiran masyarakat tersebut adalah pemberian bantuan, mungkin yang terjadi jika mereka mendapatkan suatu pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelatihan maka mereka dapat mengembangkan dan dapat mengoptimalkan potensi yang ada di dalam dirinya sendiri dan mampu mengelola apa yang mereka miliki serta dapat menciptakan suatu hal baru, sehingga masyarakat menjadi sadar akan kemampuan yang mereka miliki dan dapat membangun masyarakat atau desa dimana mereka tinggal supaya lebih maju dari kondisi sekarang, hal ini berbading terbalik dengan kenyataan yang ada atau kami temui di saat melakukan penelitian di Desa Gebyok RT 03 RW 03 tepatnya masih terdapat di daerah Patemon sendiri.

Jika kami melihat hal ini sangatlah ironis dimana UNNES yang merupakan salah satu perguruan tinggi terbaik di Semarang yang memiliki fasilitas yang lumayan lengkap dan semakin modernya kawasan tersebut akan tetapi masih memiliki daerah atau desa yang masih sangat tertinggal dan pada saat kami melakukan penelitian tersebut ternyata kami bukan satu-satunya mahasiswa yang pernah meneliti di daerah tersebut, hal ini terlihat karena pada waktu melakukan penelitian dan melakukan wawancara kami melihat suatu tandon atau tempat penampungan air yang dibuat pada tahun 1998 merupakan hasil kerja dari mahasiswa KKN pada waktu itu , dimana tandon yang berisi air tersebut dialirkan ke rumah-rumah penduduk dan sekarang pun masih aktif, tandon tersebut merupakan bantuan yang diberikan pada waktu itu, akan tetapi hal tersebut tidak membawa suatu dampak yang positif bagi penduduk itu sendiri karena pada saat kami melakukan suatu penelitian kami melihat warga disana belum memiliki kesejahteraan hidup yang layak dimana mereka satu atap dengan kandang ayam yang mereka buat dan lantai yang belum berkramik (masih tanah).

Kurang adanya ketrampilan dan keahlian yang mereka miliki maka yang terjadi adalah tidak berdayanya masyarakat dan tidak ada kenaikan kesejahteraan hidup bagi mereka, sebenarnya jika dilihat dari kondisi masyarakatnya mereka bisa memaksimalkan potensinya karena adanya suatu kondisi lingkungan yang dapat dimaksimalkan, dimana di desa tersebut memiliki keunggulan-keunggulan diantaranya adalah adanya sumber air bersih yang melimpah yang dijadikan air kemasan, tambak lele yang lumayan banyak, kondisi tanah yang subur yang banyak sekali ditanami buah-buahan seperti rambutan, markisa, durian, tanaman cabai, padi dll.

Dengan banyaknya potensi-potensi dan sumber daya alam yang melimpah seharusnya para masyarakat atau warga dapat memaksimalkan kondisi tersebut sehingga hal ini dapat menaikkan taraf hidup masyarakat dan menjadikan desa tersebut maju dan tidak bergantung pada bantuan pemerintah lagi, seharusnya mereka diberi pelatihan bagaimana cara berkebun dan mengelola serta memasarkan suatu barang agar dapat berdaya guna dan hasilnya pun tidak untuk konsumsi sendiri akan tetapi juga dapat digunakan sebagai penghasilan tambahan bagi masyarakatnya, bagaimana memanfaatkan air yang sangat melimpah tadi sehingga kawasan tersebut dapat lebih dikembangkan lagi dan pelatihan-pelatihan yang lain yang dapat memberdayagunakan masyarakatnya tersebut. Mayoritas di desa atau masyarakat tersebut bekerja serabutan, dimana mereka akan bekerja pada waktu atau saat-saat tertentu saja jika tetangga atau desa lain membutuhkan tenaga mereka karena sebagian besar tanah yang mereka miliki yang berupa tanaman buah-buahan seperti durian dan rambutan yang mereka kelola bukanlah miliknya sendiri melainkan milik orang lain di luar desa tersebut jadi tugas mereka hanya memanen hasil tersebut dan mengelolanya dengan baik sehingga pada waktu musim panen tiba seperti sekarang ini sang pemilik akan datang dan akan mengambil hasil tersebut untuk dijual, jadi para penduduk tersebut tersebut hanya akan memperoleh upah pada saat tertentu saja sehingga bisa dikatakan kalau penduduk tersebut sangat jauh dari kecukupan.

Dengan tidak adanya pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah maka hal tersebut jika dibiarkan terus-menerus yang akan terjadi adalah ketidakberdayagunanya masyarakat dan akan semakin terpuruk dengan suatu keadaan yang ada, seharusnya pemerintah disini lebih peka terhadap masyarakatnya dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan agar mereka memiliki kemampuan yang dibutuhkan bukan berbentuk bantuan materiil karena nantinya hal tersebut nantinya akan membuat masyarakat menjadi lemah dan ketergantungan sehingga mainset mereka hanya ada bantuan dan bantuan jika ada seorang peneliti, LSM ataupun mahasiswa yang tengah KKN di desa tersebut. Walaupun saya melihat banyaknya bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah seperti batu, pasir yakni untuk pembuatan selokan ataupun tiang lampu, akan tetapi hal tersebut tidak akan membuat menaiknya taraf hidup masyarakatnya, walaupun ada itu hanya rasa senang desa mereka memiliki fasilitas seperti desa lainya.

Pentingnya suatu pelatihan-pelatihan yang seharusnya diberikan oleh pemerintah atau pihak-pihak terkait untuk mengoptimalkan sumber daya alam yang disana dan memaksimalkan potensi yang dimiliki individunya agar masyarakat menjadi sadar akan pentingnya suatu perubahan akan kemajuan di dalam masyarakat bukan selalu menjual tanah mereka ke masyarakat luar untuk menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya karenan jika dilakukan terus menerus maka mereka akan kehilangan mata pencaharian yang berpotensi seperti untuk lahan pertanian, dan dengan banyaknya sumber daya alam yang sangat berpotensi untuk dikembangkan seperti melimpahnya air bersih disana sehingga terdapat perusahaaan air minum kemasan yang dinamakan AGYRA dapat di isi tangan-tangan para penduduknya untuk bekerja di perusahaan tersebut, akan tetapi kenyataanya pemilik perusahaan air kemasan tersebut lebih memililih pekerjanya berasal dari luar desa tersebut yang lebih memiliki keahlian di bidang itu terutama masyarakatnya sendiri yang dianggap tidak memiliki keahlian karena mereka bekerja hanya sebagai pekerja serabutan yang dianggap tidak mengetahui tekhnologi dan tidak mungkin bisa mengoprasikanya. Hal tersebut seharusnya dapat diminimalisir karena penduduk tersebut juga berpotensi untuk bisa mengembangkanya karena mereka juga memiliki hak, inilah yang kami maksud dengan memberinya pelatihan agar mereka dapat juga melakukan dan memiliki pekerjaan di dalam perusahaan tersebut atau bahkan dapat membuat suatu lapangan pekerjaan sendiri di dalam masyarakat itu.

Sebenarnya di desa tersebut memiliki kesenjangan yang cukup besar dimana terdapat warga yang kekurangan akan tetapi juga ada yang kecukupan, akan tetapi warga yang berkecukupan disini merupakan bukan asli warga gebyok akan tetapi warga pendatang yang berasal dari kudus, pati, pekalongan dll, mereka yang tinggal di masyarakat tersebut karena memiliki tanah yang dibeli dari warga dan memilki lahan pertanian seperti padi yang dikelola oleh warga setempat, hal tersebut dilakukan agar kegiatanya mudah dipantau dan saat pemasaranya juga lebih mudah. Akan tetapi yang sangat disayangkan para pemilik lahan disini hanya menginginkan perolehan secara individual tanpa adanya pemberdayaan bagi masyarakatnya agar menjadi lebih baik dan memiliki taraf hidup yang baik seperti para pemilik lahan pertanian ataupun yang lain.

  1. 3.      Pengorganisasian Masyarakat dan Perubahan Perilaku

Di dalam masyarakat Desa Gebyok, tidak ada pengorganisasian masyarakat yang jelas. Karena apa yang ditemukan di lapangan tidak memaparkan sedikitpun adanya suatu struktur organisasi sosial di dalamnya. Beberapa warga malah tidak mengetahui siapa Ketua RT dan di mana keberadaanya. Memang mereka kebanyakan adalah kaum pendatang, jadi ketidaktahuan mereka dikarenakan kurang adanya interaksi dalam masyarakatnya. Akibat dari terputusnya interaksi antar beberapa anggota masyarakat mengalami disorganisasi dalam masyarakat tersebut.

Disorganisasi yang terjadi di masyarakat bukan tidak disebabkan oleh satu faktor saja, akan tetapi beberapa faktor antara lain meliputi, Pertama, di daerah tersebut terdapat kesenjangan yang begitu besar antara desa atas dan desa bawah. Terlihat dari bangunan rumah yang jauh berbeda (secara fisik). Kedua, terisolirnya masyarakat disana. Ketiga, Bentuk sikap kepasrahan yang sudah melekat di diri mereka, jadi menerima begitu saja nasib mereka yang miskin tersebut.

Dalam pengorgainisasian masyarakat tidak ditemukan sebuah karang taruna untuk pemuda-pemuda di sana, padahal ada beberapa pemuda yang dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakatnya.

Dalam setiap masyarakat pasti ada perubahan-perubahan sosial di dalamnya, entah itu perubahan yang progress atau malah sebaliknya. Perubahan-perubahan yang terjadi tidak ubahnya dikarenakan oleh faktor internal ataupun faktor eksternal. Dari segi internal masyarakat kehilangan akan sikap kegotong royongan yang semakin luntur dalam masyarakat di sana. Selain itu masyarakat tidak memiliki pendidikan yang mumpuni untuk diberdayakan. Sikap yang pasrah akan nasibnya menjadi musuh untuk memberikan motivasi secara psikologi pada masyarakat disana. Motivasi untuk bangkit dari belenggu kemiskinan. Padahal itu menjadi faktor penting, untuk membuat mereka sadar akan pentingnya pendidikan, dan keberdayagunaan di dalam masyarakat.

Program-progam disana tidak berjalan dengan baik, kebanyakan mengalami kemandekan di dalam prosesnya. Itu semua dikaraenakan kendala-kendala misalnya kurangnya fasilitator, dana, dan juga SDM yang tidak mumpuni. Disana juga tidak ada wadah untuk menampung aspirasi masyarakat, misal PKK, atau kegiatan sosial lainnya.

  1. 4.      Kondisi sosial lingkungan ekonomi Desa Gebyok RT 03/RW 03 Kelurahan Patemon

Keadaan sosial yang ada di masyarakat Gebyok Kelurahan Patemon Rt 03/Rw 03 sudah bisa dianggap sudah mulai seperti keadaan kota yaitu sudah individualistis, bahkan ada seorang warga yang kami temui ia mengatakan bahwa dengan tetangganya tidak saling mengenal hanya sekedar tahu-tahu saja. Kegiatan gotong royongpun sudah tidak ada lagi, gotong royong sudah di anggap mati oleh salah satu informan kami. Namun warganya dengan kedatangan kami ke sana mereka masih ramah kepada kami tidak acuh tetap menghargai kedatangan kami. Mulanya mereka mengira mengira kedatangan kami itu akan memberikan bantuan untuk desa setempat yang kami kunjungi, karena lingkungan yang ada masih jauh berbeda dengan tetangga RT walaupun cakupannya sama-sama satu Kelurahan yaitu Kelurahan Patemon. Keadaan sosial ekonomi masing-masing RT maupun RW berbeda. Apalagi RT 03/RW 03 yang kami kunjungi sudah sangat jauh berbeda dengan daerah sekitar.

Keadaan ekonomi yang ada, tepatnya di desa Gebyok Kelurahan Patemon RT 03/RW 03 masih dianggap kurang karena masayarakat setempat mempunyai pekerjaan yang bisa dianggap masih kurang untuk mencukupi kebutuhan ekonominya yaitu kebanyakan pekerjaanya masih sebagai kuli serabutan. Bahkan tanah yang ia miliki di jual ke orang lain yang kebanyakan pemiliknya adalah orang jauh, namun tanah itu yang menjaga serta memanfaatkan tanah itu adalah yang menjual tadi/orang yang memiliki tanah sebelumnya. Itu semua bertujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi, namun kenyataannya kehidupan ekonomi itu malah menjadi kurang tidak memiliki apa-apa. Ini dapat dilihat dari bentuk bangunan rumah beserta perlengkapannya. Rumah yang sangat begitu sederhana, kecil, semuanya di jadikan satu atau bebarengan dan di dingpun masih ada sebagian yang masih menggunakan kayu, walaupun sudah ada yang menggunakan tembok bata tapi belum rapi belum di tutup oleh semen masih berupa tatanan batako saja. Misalnya saja ada rumah warga yang rumahnya itu campur aduk dengan kamar tidur, ruang tamu, peternakan seperti ayam dan kambing.

Keadaan seperti itu juga ditunjang dengan tingkat pendidikan yang rendah yang menyebabkan masyarakat setempat tidak bisa memiliki pekerjaan yang lebih baik untuk memperbaiki tingkat ekonomi masyarakat setempat. Tidak memiliki keahlian tertentu, masyarakat kebanyakan hanya sebagai petani ladang yang itu di kerjakan bukan pada ladangnya sendiri namun milik orang lain.

Rendahnya tingkat pendidikan juga mempengaruhi tingkat kepedulian kebersihan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, apalagi di lingkungan rumah, semuanya jadi satu dalam satu tempat hanya saja di batasi oleh tembok bahkan kayu. Ini mengakibatkan kesehatan untuk penghuninya kurang sehat, menimbulkan penyakit. Bukan saja di lingkungan rumah di luarpun ada sarana tempat beribadah yaitu Mushola, yang di situ halamannya di jadikan tempat perikanan lele, menjadikan tempat ibadah itu tidak efektif karena bau yang di sebabkan oleh lele itu sendiri. Ini bisa menyebabkan suatu polusi bagi lingkungan.

Selain itu warganya di sana masih kurang mengerti dengan kebersihan dan kesehatan. Dapat dilihat saja antara dapur dengan kandang ayam berdampingan bahkan. Ini di sebabkan karena luas tanah yang ia miliki hanya sepetak saja, itu saja hanya untuk mendirikan rumah yang kecil dan sederhana. Di sebabkan karena tanah yang ia miliki dulu sudah di jual maka warga disitu sudah tidak memiliki tanah lagi mengakibatkan bentuk rumah yang campur aduk seperti itu. Tanah-tanah yang ia miliki sekarang mulai dari tanah tririsan entah tanah se-ukuran berapapun di fungsikan secara optimal di Tanami mulai dari tanaman singkong, cabai, papaya, bayam, rambutan, durian dan sebagainya. Selain itu buat MCK saja masih ada sebagian di sungai, kalaupun di rumah letak MCK ada di samping/belakang rumah yang hanya di tutupi dengan karung yang ini bisa menyebabkan penyakit pada pemilik rumah, karena keadaaannya kotor, dan dialiri air dari tendon yang ada di Surau kecil. Sebagian ada yang masih menggunakan sendang di sawah untuk mandi.

 

Pendapatan mereka sehari-hari tidak tentu, karena pekerjaan yang mereka lakoni juga serabutan, yang tidak mengharuskan mereka untuk memiliki skill yang tinggi pula. Pendapatan mereka sangat minim sekali, bisa disebut miskin. Mereka masih menggunakan kayu bakar, sedikit sekali yang menggunakan gas Elpiji. Terbukti begitu banyak kayu bakar yang mereka jemur di depan rumah mereka.

  1. H.    Metode Pelaksanaan

Model pembangunan yang selama ini dikembangkan di Indonesia bercorak top-down approach, sehingga menempatkan masyarakat sebagai obyek pembangunan. Karena pendekatakan pembangunan yang demikian telah menempatkan masyarakat pada posisi marjinal, tidak berdaya dan pada akhirnya menjadi beban pemerintah sendiri ketika telah kehabisan sumber dayanya. Oleh karenanya diperlukan pendekatan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dengan demikian berarti mengembangkan kemampuan masyarakat untuk dapat menjadi subyek pembangunan, problem solver dan memiliki kemandirian dalam menentukan nasib dan masa depannya sendiri. Fokus pemberdayaan masyarakat berorientasi pada keluarga.

Selanjutnya dikatakan bahwa dlihat dari aspek perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, perencanaan sebagai upaya mekanis untuk mengubah keadaan masyarakat. Perencanaan dianggap sebagai blue print (cetak biru) perubahan tersebut yang dapat menciptakan pola-pola perubahan yang dirancang oleh perencana. Model ini sering dikenal sebagai mechanistic planning model atau social engineering model. Model perencanaan ini sering yang melahirkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) bagi pelaksana proyek pembangunan. Kadangkala juklak dan juknis tersebut tidak sesuai untuk wilayah tertentu. Dengan demikian masyarakat dianggap sebagai bagian pasif (subsistem) dari sistem pembangunan. Kedua, perencanaan sebagai usaha mensistematisasi aspirasi pembangunan yang ada dalam masyarakat dan menyusunnya kedalam dokumen tertulis. Model ini melihat masyarakat sebagai sistem sosial yang penuh dengan nilai-nilai sosial budaya yang dinamis. Model ini sering disebut sebagai human action planning model.

Pemberdayaan ini berisikan: (1) membangun kapasitas internal keluarga (pengetahuan, keterampilan, sikap, dan sebagainya; (2) mengubah kepercayaan dan perilaku yang menghambat kemajuan (perkawinan usia dini, pelanggaran disiplin, dan kriminalitas); dan (3) memperkuat nilai-nilai tradisional yang kondusif untuk pembangunan. Tulisan ringkas ini mencoba mendeskripsikan implementasi Participatory Rural Appraisal dalam pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan selama ini telah melahirkan sejumlah “pelayanan kepada masyarakat”; sementara itu pembangunan yang berorientasi pemberdayaan masyarakat akan melahirkan “masyarakat ke dalam layanan”. Memberdayakan masyarakat bukan sekedar “memobilisasi” masyarakat untuk ambil bagian.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang diwujudkan dalam pembangunan secara partisipatif kiranya sangat sesuai dan dapat dipakai untuk mengantisipasi timbulnya perubahan-perubahan dalam masyarakat beserta lingkungan strategisnya. Sebagai konsep dasar pembangunan partisipatif adalah melakukan upaya pembangunan atas dasar pemenuhan kebutuhan masyarakat itu sendiri sehingga masyarakat mampu untuk berkembang dan mengatasi permasalahannya sendiri secara mandiri, berkesinabungan dan berkelanjutan.

Telah lama menjadi bahan kajian, dimulai dari latar belakang sejarahnya, konotasi teoritisnya, dan penerapan praktisnya. Di negara kita, meskipun selama pembangunan era orde baru dinilai kurang melibatkan masyarakat, namun batasan partisipasi juga berkembang, sehingga muncul berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangannya. Kata “partisipasi” dan “partisipatoris” merupakan dua kata yang sangat sering digunakan dalam pembangunan. Keduanya memiliki banyak makna yang berbeda. Berbagai kajian, dokumen proyek, dan buku panduan menunjukkan tafsiran yang sangat beragam mengenai arti kata partisipasi.

Sebagai suatu tujuan, partisipasi akan menghasilkan pemberdayaan, yakni setiap orang berhak menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupannya. Dengan demikian partisipasi merupakan alat dalam memajukan ideologi atau tujuan-tujuan pembangunan yang normatif, seperti keadilan sosial, persamaan hak, dan demokrasi. Oleh karena itu sebagai alternatifnya, partisipasi ditafsirkan sebagai alat untuk mencapai efisiensi dalam manajemen proyek, atau sebagai alat dalam melaksanakan kebijakan kebijakan. Sebagai implikasinya, partisipasi menyangkut pula strategi manajemen, yang dapat digunakan oleh negara dalam mencoba untuk memobilisasi sumber daya-sumber daya yang dimilikinya.

Participatory Rural Appraisal (PRA) atau Pemahaman Partisipatif Kondisi Pedesaan (PRA) adalah pendekatan dan metode yang memungkinkan masyarakat secara bersama-sama menganalisis masalah kehidupan dalam rangka merumuskan perencanaan dan kebijakan secara nyata. Metode dan pendekatan ini semakin meluas dan diakui kegunaannya ketika paradigma pembangunan berkelanjutan mulai dipakai sebagai landasan pembangunan di negara-negara sedang berkembang. Dalam paradigma pembangunan berkelanjutan, manusia ditempatkan sebagai inti dalam proses pembangunan. Manusia dalam proses pembangunan tidak hanya sebagai penonton tetapi mereka harus secara aktif ikut serta dalam perencanaa, pelaksanaan, pengawasan dan menikmati hasil pembangunan. Metode dan pendekatan yang tampaknya sesuai dengan tuntutan paradigma itu adalah metode dan pendekatan yang partisipatif. Pada intinya PRA adalah sekelompok pendekatan atau metode yang memungkinkan masyarakat desa untuk saling berbagi, meningkatkan, dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi dan kehidupan desa, serta membuat rencana dan tindakan nyata (Chambers, 1996). Beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam metode PRA anatar lain adalah : saliang belajar dan berbagi pengalaman, keterlibatan semua anggota kelompok dan informasi, orang luar sebagaifasilitator, konsep triangulasi, serta optimalisasi hasil, orientasi praktis dan keberlanjutan program (Rochdyanto, 2000:55).

Metode tersebut dipandang telah memiliki teknis-teknis yang dijabarkan cukup operasional dengan konsep bahwa keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam seluruh kegiatan. Pendekatan PRA memang bercita-cita menjadikan masyarakat menjadi peneliti, perencana, dan pelaksana pembangunan dan bukan sekedar obyek pembangunan. Tekanan aspek penelitian bukan pada validitas data yang diperoleh, namun pada nilai praktis untuk pengembangan program itu sendiri. Penerapan pendekatan dan teknik PRA dapat memberi peluang yang lebih besar dan lebih terarah untuk melibatkan masyarakat. Selain itu melalui pendekatan PRA akan dapat dicapai kesesuaian dan ketepatgunaan program dengan kebutuhan masyarakat sehingga keberlanjutan (sustainability) program dapat terjamin.

Prinsip dasar PRA bahwa PRA adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ini berarti bahwa PRA dibangun dari pengakuan serta kepercayaan masyarakat yang meliputi pengetahuian tradisional dan kemampuan masyarakat untuk memecahkan persoalannya sendiri. Prinsip ini merupakan pembalikan dari metode pembelajaran konvensional yang bersifat mengajari masyarakat. Kenyataan membuktikan bahwa dalam perkembangannya pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat tidak sempat mengejar perubahan yang terjadi, sementara itu pengetahuan modern yang diperkenalkan orang luar tidak juga selalu memecahkan masalah. Oleh karenanya diperlukan ajang dialog di antara ke duanya untuk melahirkan sesuatu program yang lebih baik. PRA bukanlah suatu perangkat teknik tunggal yang telah selesai, sempurna, dan pasti benar. Oleh karenanya metode ini selalu harus dikembangkan yang disesuaikan dengan kebutuhan setempat. Kesalahan yang dianggap tidak wajar, bisa saja menjadi wajar dalam proses pengembangan PRA. Bukannya kesempurnaan penerapan yang ingin dicapai, namun penerapan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan yang ada dan mempelajari kekurangan yang terjadi agar berikutnya menjadi lebih baik. Namun PRA bukan kegiatan coba-coba (trial and error) yang tanpa perhitungan kritis untuk meminimalkan kesalahan.

Masyarakat bukan kumpulan orang yang homogen, namun terdiri dari berbagai individu yang mempunyai masalah dan kepentingan sendiri. Oleh karenanya keterlibatan semua golongan masyarakat adalah sangat penting. Golongan yang paling diperhatikan justru yang paling sedikit memiliki akses dalam kehidupan sosial komunitasnya (miskin, perempuan, anak-anak, dll). Masyarakat heterogen memiliki pandangan pribadi dan golongan yang berbeda. Oleh karenanya semangat untuk saling menghargai perbedaan tersebut adalah penting artinya. Yang terpenting adalah pengorganisasian massalah dan penyusunan prioritas masalah yang akan diputuskan sendiri oleh masyarakat sebagai pemiliknya. Kegiatan PRA dilaksanakan dalam suasana yang luwes, terbuka, tidak memaksa, dan informal. Situasi santai tersebut akan mendorong tumbuhnya hubungan akrab, karena orang luar akan berproses masuk sebagai anggota bukan sebagai tamu asing yang harus disambut secara protokoler. Dengan demikian suasana kekeluargaan akan dapat mendorong kegiatan PRA berjalan dengan baik.

Konsekuensi dari prinsip pertama, peran orang luar hanya sebagai fasilitator, bukan sebagai pelaku, guru, penyuluh, instruktur,dll. Perlu bersikap rendah hati untuk belajar dari masyarakat dan menempatkannya sebagai nara sumber utama. Bahkan dalam penerapannya, masyarakat dibiarkan mendominasi kegiatan. Secara ideal sebaiknya penentuan dan penggunaan teknik dan materi hendaknya dikaji bersama, dan seharusnya banyak ditentukan oleh masyarakat.

Untuk bisa mendapatkan informasi yang kedalamannya dapat diandalkan, bisa digunakan konsep triangulasi yang merupakan bentuk pemeriksaan dan pemeriksaan ulang (check and recheck). Triangulasi dilakukan melalui penganekaragaman keanggotaan tim (disiplin ilmu), sumber informasi (latar belakang golongan masyarakat, tempat), dan variasi teknik. (1) Penggunaan variasi dan kombinasi berbagai teknik PRA, yaitu bersama masyarakat bisa diputuskan variasi dan kombinasi teknik PRA yang paling tepat sesuai dengan proses belajar yang diinginkan dan cakupan informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan program. (2) Menggali berbagai jenis dan sumber informasi, dengan mengusahakan kebenaran data dan informasi (terutama data sekunder) harus dikaji ulang dan sumbernya dengan menggunakan teknik lain. (3) Tim PRA yang multidisipliner, dengan maksud sudut pandang yang berbeda dari anggota tim akan memberi gambaran yang lebih menyeluruh terhadappenggalian informasi dan member pengamatan mendalam dari berbagai sisi.

Orientasi PRA adalah pemecahan masalah dan pengembangan program. Dengan demikian dibutuhkan penggalian informasi yang tepat dan benar agar perkiraan yang tepat akan lebih baik daripada kesimpulan yang pasti tetapi salah, atau lebih baik mencapai perkiraan yang hamper salah daripada kesimpulan yang hampir benar. Masalah dan kepentingan masyarakat selalu berkembang sesuaidengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Karenanya, pengenalan masyarakat bukan usaha yang sekali kemudian selesai, namun merupakan usaha yang berlanjut. Bagaimanapun juga program yang mereka kembangkan dapat dipenuhi dari prinsip dasar PRA yang digerakkan dari potensi masyarakat.

Karena tujuan penerapan metode PRA adalah pengembangan program bersama masyarakat, penerapannya perlu senantiasa mengacu pada siklus pengembangan program. Gambaran umum siklus tersebut secara ringkas adalah sebagai berikut :

  1. Pengenalan masalah/kebutuhan dan potensi, dengan maksud untuk menggali informasi tentang keberadaan lingkungan dan masyarakat secara umum.
  2. Perumusan masalah dan penetapan prioritas guna memperoleh rumusan atas dasar masalah dan potensi setempat.
  3. Identifikasi alternatif pemecahan masalah atau pengembangan gagasan guna membahas berbagai kemungkinan pemecahan masalah melalui urun rembug masyarakat.
  4. Pemilihan alternatif pemecahan yang paling tepat sesuai dengankemampuan masyarakat dan sumber daya yang tersedia dalam kaitannya dengan swadaya.
  5. Perencanaan penerapan gagasan dengan pemecahan masalah tersebut secara konkrit agar implementasinya dapat secara mudah dipantau.
  6. Penyajian rencana kegiatan guna mendapatkan masukan untuk penyempurnaannya di tingkat yang lebih besar.
  7. Pelaksanaan dan pengorganisasian masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan masyarakat.
  8. Pemantauan dan pengarahan kegiatan untuk melihat kesesuaiannya dengan rencana yang telah disusun.
  9. Evaluasi dan rencana tindak lanjut untuk melihat hasil sesuai yang diharapkan, masalah yang telah terpecahkan, munculnya massalah lanjutan, dll.

PRA, sebagai metode yang banyak dipercaya oleh beberapa kalangan cukup tepat digunakan dalam usaha pemberdayaan masyarakat desa Gebyok ini. Seandainya sebuah buku. Hal tersebut memungkinkan pengembangan yang tidak terbatas terhadap metode ini, dan itu bukan menjadi masalah selama prinsip dasar metode ini masih menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan teknik-teknik PRA. Pertimbangan tersebut perlu ditekankan agar kita tidak terjebak lagi dalam pola lama yang menjadikan suatu metode merupakan panduan atau petunjuk pelaksanaan teknis (juklaknis) yang baku, yang tidak mungkin ada perubahan, yang kalau tidak menggunakan dan mengikuti panduan tersebut artinya salah, dll, yang antara lain seperti telah diuraikan dalam permasalahan yang mungkin muncul dalam penerapan PRA.

DAFTAR PUSTAKA

Chambers, R. 1996. Participatory Rural Appraisal: Memahami Desa Secara Partisipatif. Oxfam – Kanisius. Yogyakarta.

 

Djohani, R. 1996. Berbuat Bersama Berperan Setara. Driya Media.Bandung.

Friedmann, John, 1992, Empowerment: The Politics of Alternative Development”, Cambridge Mass, Blacwell Publishers.

Kartasasmita, Ginandjar, 1996, “Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataa”:, Jakarta, PT. Pustaka Cisendo.

Korten, David C dan Sjahris, 1998 “Pembangunan Berdimensi Kerakyatan”, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

Internet: Pembangunan Berbasis Masyarakat  mungkinkah dapat menjawab masalah sosial  « Peduli Pembangunan Bengkulu.htm

Internet : PRA (PARTICIPATORY RURAL APPRAISAL).htm

BY RISKY ARIYANI SOSIOLOGI ANTROPOLOGI UNNES 2009