Pada dasarnya, semua orang sepakat bahwa perempuan dan laki-laki berbeda. Manakala kita melihat karakteristik dari masing-masing secara fisik, kita akan dengan mudah membedakannya. Perbedaan alami yang dikenal dengan perbedaan jenis kelamin sebenarnya hanyalah segala perbedaan biologis yang dibawa sejak lahir antara perempuan dan laki-laki.

Seandainya saja perbedaan itu tidak menjadikan ketidakadilan, tidak menjadikan pertentangan dan tidak ada penekanan dan penindasan satu di antara yang lain, mungkin tidaklah menjadi sebuah masalah. Pada kenyataannya, perbedaan itu telah merambat pada salah satu pihak merasa dan dianggap lebih tinggi derajatnya, lebih berkuasa dan lebih segalanya dari pihak lain. Hal inilah yang memunculkan adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan.

Ketidakadilan gender sekaligus menimbulkan ketimpangan gender pada perempuan. Dalam hal ini, wanita identik sebagai korban atas hal itu. Bias gender yang terjadi di masyarakt sebenarnya bukanlah peristiwa yang berlangsung seketika. Melainkan dengan mekanisasi sosialisasi yang sangat panjang dalam masyarakat global. Permasalahan ketimpangan gender ini bukan pula persoalan yang baru. Dan sayangnya bias gender di masyarakat tersebut keberadaannya telah menjadi nilai-nilai yang melekat kuat yang diyakini secara bersama.

Gender pun dapat diartikan sebagi suatu bentuk konstruksi sosial dan cultural yang menggambarkan budaya atas perbedaan jenis kelamin. Bagaimanapun gender memang berkaitan dengan perbedaan jenis kelamin, akan tetapi tidak selalu berhubungan dengan fisik seperti yang dapat dijumpai di masyrarakat. Namun demikian, gender tidaklah bersifat universal, tetapi berbeda-beda dari masyarakat satu ke masyarakat yang lain serta dari waktu ke waktu.

Suatu bentuk ketimpangan gender ini dapat terlihat dari adanya kasus-kasus yang terjadi di Inonesia. Seperti artikel berikut :

TENAGA KERJA PEREMPUAN MASIH DIBAYAR RENDAH

Jakarta (ANTARA News) – Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO) menyatakan meski jumlah pekerja perempuan meningkat dua persen di semua kawasan dan peran perempuan di legislatif dan manajerial meningkat hampir tiga persen, namun rata-rata gaji pekerja perempuan masih lebih rendah dari gaji pekerja laki-laki.
“Masih ada kesenjangan dalam penggajian. Besarnya bervariasi, ada yang lima persen tapi ada juga yang masih lebih dari 60 persen,” kata Direktur ILO Manila Linda Wirth pada peluncuran laporan global ILO Tahun 2007 yang bertajuk “Equality at Work: Tackling the challenges” di Jakarta, Senin. Linda mengatakan menurut hasil studi, kesenjangan itu terjadi karena kebanyakan perempuan memang memilih bidang pekerjaan dengan standar gaji yang lebih rendah, seperti pekerjaan domestik dan pekerjaan paruh waktu.Ia menjelaskan pula bahwa di sejumlah kawasan, kaum perempuan tidak memiliki kesempatan sama dengan kaum laki-laki untuk mendapatkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi sehingga peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi juga lebih rendah.

“Selain itu perempuan juga dianggap punya nilai yang lebih rendah di dunia kerja karena semua hal di sektor ini memang dikonstruksikan demikian oleh perancang pasar kerja pada masa lalu yang nota bene adalah laki-laki dan hingga kini konstruksi itu masih berlaku,” jelasnya.Jadi, ia menegaskan, perempuan dibayar lebih rendah karena tidak memiliki kualifikasi yang memadai untuk bekerja. Guna mengurangi kesenjangan penggajian tersebut, ia melanjutkan, semua pihak harus mulai mengubah persepsinya dalam menilai kinerja pekerja perempuan.Hal itu, menurut dia, antara lain bisa dilakukan dengan mengapresiasi pekerjaan perempuan melalui pemberlakuan batas upah minimal bagi perempuan yang bekerja di sektor domestik”Sebab selama ini mereka dibayar sangat sedikit untuk perannya yang sangat penting,” ujarnya.Di samping itu, ia menjelaskan, badan khusus mesti dibentuk untuk memberikan advokasi dan memfasilitasi pekerja perempuan.”Badan tersebut nantinya akan melakukan kampanye, sosialisasi, riset dan advokasi untuk membantu pekerja perempuan,” jelasnya.ILO sendiri, katanya, telah menyusun strategi untuk mempersempit kesenjangan sistem penggajian pekerjaan perempuan dan pekerja laki-laki yang bisa diterapkan di tingkat nasional dan memfasilitasi dialog tripartit antara pemerintah, penyedia kerja dan pekerja untuk mewujudkan kesetaraan gender di dunia kerja.Organisasi tersebut, menurut Linda, juga mendorong penerapan perangkat hukum nasional yang terkait dengan konvensi nomor 100 dan 111 ILO tentang kesetaraan di dunia kerja

Berdasarkan artikel diatas, saya akan mencoba menganalisisnya dalam perspektif feminisme marxis ,mengenai kedudukan perempuan dalam dunia kerja dan upah mereka yang lebih rendah daripada pihak laki-laki.

Seperti yang kita ketahui, pada masa seperti sekarang ini, kebutuhan akan pemenuhan aspek ekonomi semakin mengalami peningkatan. Hal ini jika tidak diimbangi dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka yang terjadi ialah muncul kemiskinan. Mereka yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman akan menjadi terpinggirkan. Untuk itu, dalam usaha pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, pada zaman sekarang tidak hanya tergantung pada peran laki-laki (suami).

Perempuan (istri) juga berusaha untuk ikut berperan dalam hal ini. Perempuan yang identik dengan peran domestiknya,sekarang mulai banyak yang mengusahakan diri untuk ikut berperan dalam mencari nafkah.
Keikutsertaan perempuan (istri) dlam mencari nafkah sering diremehkan oleh kaum laki-laki. Walaupun perempuan ikut memberi pemasukan pada tingkat pendapatan keluarga, pendapatan suamilah yang lebih diutamakan, karena pada dasarnya suami merupakan sebagai kepala keluarga yang memiliki peran utama sebagai pencari nafkah, sedangkan perempuan identik dengan ibu rumah tangga, yang hanya berperan utama dalam mengurus rumah (memasak, menyapu, mencuci, mengurus anak, dsb).

Pandangan seperti inilah yang sampai sekarang masih melekat pada masyarakat. Walaupun pandangan masyarakat yang menyatakan bahwa kaum perempuan hanyalah sebagai Ibu Rumah Tangga, pandangan seperti itu agaknya sudah mulai surut jika dibandingkan pada masa-masa yang lalu.
Keikutsetaan perempuan dalam usaha pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga memang sangat dibutuhkan sebagai usaha penopang ekonomi. Jika dipandang pada sisi positifnya, hal ini merupakan sesuatu yang menggembirakan karena label perempuan sebagai pelaku pekerjaan domestic mulai surut. Namun, dalam hal ini perempaun harus masih perlu memperjuangkan hak-hak mereka, terutama mengenai upah ynag diterimanya.

Hal ini berarti bahwa tingginya minat perempuan bekerja diperkantoran dan perusahaan ini membuktikan adanya gerakan perubahan peran domestik ke peran publik. Ditengah perubahan itulah, perempuan memperoleh tantangan besar memperjuangkan hak-hak pribadi mereka. Hak mendapatkan upah yang sama dengan laki-laki, hak memperoleh kesejahteraan dan keselamatan kerja serta hak mendapatkan kehidupan ekonomi secara layak.
Pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki bertugas mencari nafkah dan perempuan menjaga rumah tangga, sebenarnya tidak dengan sendirinya menyebabkan upah perempuan lebih rendah. Baru setelah era industrialisasi di mana terjadi pergeseran makna mengenai apa yang disebut bekerja, maka dengan sendirinya penghargaan terhadap pekerjaan domestik (rumah tangga) menjadi berkurang. Lebih-lebih di zaman susah di mana ‘pekerjaan’ adalah sesuatu yang tidak mudah didapat begitu saja, melainkan mesti melalui proses dan persyaratan-persyaratan tertentu. Sementara pekerjaan rumah tangga yang biasanya dikerjakan perempuan tidak memerlukan keahlian dan syarat-syarat yang memberatkan.

Sussahnya memperoleh pekerjaan berarti bahwa hanya orang-orang yang memiliki modal atau kapital adalah mereka yang berkuasa. Mereka bebas menentukan kebijakan-kebijakan atas upah yang akan diberikan kepada pekerjanya. Para pemegang modal ini biasa di dominasi oleh kaum laki-laki, sehingga dalam menentukan kebijakan atas pekerjapun mereka lebih banyak melhat pada ukuan laki-laki. Atas dasar “susahnya mencari kerja”, maka para pekerja yang sudah masuk dalam suatu sector tertentu dalam hal ini terutama adalah pekerja peempuan akan menjadi sangat tergantung pada pemilik modal. Mereka akan tetap bekerja disertai dengan kebijakan-kebijakan yang ada walaupun upah yang diterima dirasa belum setara dengan apa yang diberikan pada pemilik modal. Untuk mendapatkan hak-hak pribadinya, perempuan tidaklah mudah. Problem budaya dan kultur semakin menambah berjayanya kapitalisme.

Stereotip yang ditujukan pada kaum perempuan yang menganggap bahwa perempuan lebih rendah, tenaganya lebih lemah dari laki-laki seakan menguatkan para pengusaha atau pemilik modal menghargai kinerja atau jasa perempuan secara lebih rendah daripada laki-laki. Hal ini berarti bahwa yang memiliki modal atau capital adalah mereka yang berkuasa, dimana modal didominasi oleh kaum laki-laki, sehingga perempuan (sebagai kelas pekerja) berada dibawah penekaan system kelas atau kapitaisme yang dikuasai oleh kaum laki-laki tersebut.

Susahnya dalam mencari pekerjaan bagi perempuan inilah yang menyebabkan perempuan tetap bertahan dan tetap membisu atas apa yang diterima, yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang telah diberikan.
Gambaran seperti diatas menurut saya sama seperti halnya system pebudakan. Dimana ada pembatas ekstrim antara kaum kaya dan kaum miskin. Perlakuan ke pekerja perempuan miskin, seperti perlakuan pada budak hitam tempo dulu. Hal ini sesuai dengan fenomena yang banyak kita jumpai disekitar kita, dimana kaum perempuan memperoleh upah yang lebih rendah darpada kaum laki-laki, padahal keduanya memilki jam kerja yang sama.

Siapapun yang miskin baik laki-laki atau perempuan tidak akan mampu mendapatkan akses ekonomi dan pendidikan yang layak, apabila eksploitasi pekerjaan tetap berlangsung. Bahkan, banyak para pembantu rumah tangga yang umumnya para perempuan muda tidak dibayar oleh majikan. Keadaan ini menambah miris, apabila terjadi pada perempuan yang bekerja pada sektor pekerjaan yang eksploitatif.
Ketimpangan mengenai kedudukan antara perempuan dan laki-laki dalam aspek pekerjaan dan upah hingga sampai sekarang memang masih banyak kita jumpai. Misalnya, pekerjaan pabrik yang mengandalkan keterampilan tangan, mengelinting rokok, atau menjahit pakaian. Mereka memperoleh upah dibawah pekerja laki-laki pada banyak perusahaan. Ironinya, tenaga perempuan semakin dibutuhkan oleh perusahaan bermodal besar dengan alasan pekerja perempuan lebih murah. Alasan ini berlaku pada hukum ekonomi kapitalisme. Bagaimana mengusahakan biaya produksi rendah, dan mengeruk laba setinggi-tingginya. Tenaga perempuan sebagai alibi dengan membayar murah keringat para buruh perempuan guna memperoleh laba yang tinggi.

Berdasar paparan diatas bias disimpulkan bahwa tampak adanya ketimpangan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan terutama mengenai penerimaan upah yang tidak setara. Padahal jika dilihat pada aspek jam kerja, keduanya memiliki durasi yang sama. Selain itu, ketimpangan ini tampak dari adanya pemusatan tenaga kerja perempuan pada kebanyakan sector industry yang menempatkannya pada bidang-bidang yang lebih mengandalkan sisi feminitas perempuan. Sektor ini dianggap oleh kebanyakan capitalis sebagai pekerjaan yang mudah sehingga mereka dibayar dengan sangat murah.
Sehingga hal ini sesuai dengan paparan yang melihat fenomena tesebut dengan perspektif feminism marxis seperti yang telah saya sajikan diatas.

_Jinggara_